Rampung, RAPBD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Sidrap Disahkan

Kamis , 12 Oktober 2017 17:34

Editor : Abdul Gafar Syam Mattola

RAPBD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Sidrap ditetapkan.

SIDRAP - Setelah melalui pembahasan panjang dan alot, akhirnya Kamis (12/10/2017) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2017 Kabupaten Sidrap ditetapkan. Penetapan itu ditandai dengan penyerahan kembali RAPBD-P itu dari Ketua DPRD Sidrap H Zulkifli Zain kepada Bupati, H. Rusdi Masse.

Selain RAPBD-P 2017, juga ditetapkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya yakni Ranperda Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Tentang Desa, ditambah 3 buah Ranperda Inisiatif DPRD Sidrap. Ketiga Ranperda inisiatif meliputi Ranperda Pedoman Permusyawaratan Desa, Ranperda Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Ranperda Perlindungan Sapi Betina.

Sebelum penetapan, ke-5 buah Ranperda itu dibahas mulai pembahasan komisi hingga kunjungan kerja, sampai akhirnya ditetapkan dan diserahkan kepada pihak Eksekurif, dalam hal ini Bupati Sidrap untuk dilaksanakan. Sebelum ketuk palu penetapan, terlebih dahulu para juru bicara Pansus tampil menyampaikan laporan masing-masing Sainal Husain dari Pansus I, Ahmad Shalihin Halim dari Pansus II dan M Syukur Rabaiseng dari Pansus III.

“Ada sejumlah koreksi yang kita lakukan, semata untuk kesempurnaan konsep yang ada,” kata juru bicara Pansus I, Sainal Husain.

Sementara Bupati Sidrap, H. Rusdi Masse usai menerima 5 buah Ranperda tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama anggota DPRD Sidrap sehingga RAPBD-P Tahun 2017 bersama 4 buah Ranperda lainnya bisa ditetapkan.

“Terima kasih atas sumbang saran dari segenap anggota DPRD yang terlibat dalam pembahasan 5 buah Ranperda ini. Kritikan dan koreksi selama pembahasan menjadi atensi kami untuk kesempurnaan penerapan Perda ini ke depannya,” kata Bupati Sidrap, H. Rusdi Masse.

Menurut Rusdi, Ranperda APBD-P tahun 2017 serta  4 buah Ranperda yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi suplemen positif dalam rangka pencapaian harapan dan tujuan yang dicetuskan dalam proses pembuatan kebijakan. Dimana akumulasi dari harapan dan tujuan tersebut harus diarahkan dan dikawal.

“Sehingga dapat bermuara pada pemenuhan kepentingan dan kebutuhan seluruh komponen masyarakat secara adil dan profesional,” kata Ketua DPW NasDem Sulsel ini. (*)

loading...

Berikan Komentar Anda

IKLAN BARIS
Ingin Beriklan Baris Dengan Kami Email Kami Di iklan@lintasterkini.com
  • As-Syifa Multi Teknik

    Menerima, pasang CCTV, PABX, Sound System, Fire Alarm, Instalasi Listrik, P.Signal, Data/LAN dan Wifi. hubungi : 085342484643

  • INGIN URUS STNK ATAU BPKB DENGAN CEPAT? HUBUNGI 08124269685

  • MAU PESAN HORDEN UTK RUMAH TANGGA ATAU KANTOR DENGAN HARGA MURAH, HUBUNGI 085242122445

Baca Juga close