Maros Kekurangan 703 Guru SD

Jumat , 14 Oktober 2016 20:48

Editor : Abdul Gafar Mattola

Komisi III DPRD Maros usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Usaid Prioritas.

MAROS – Semenjak mendapatkan pendampingan Usaid Prioritas, Maros telah banyak mengalami  perubahan dalam pendidikan. Terutama pada aspek pembelajaran dan manajemen sekolah.

Namun tantangan juga masih banyak yang dihadapi, salah satunya masih ada 62 dari total jumlah 224 sekolah dasar, yang siswanya kurang dari 16 orang per rombongan  kelas. Sekolah-sekolah tersebut juga masih kekurangan guru PNS, yang jika ditotal jumlahnya 703 orang.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Usaid Prioritas menyarankan Maros melakukan penggabungan sekolah-sekolah kecil tersebut, sehingga biaya pendidikan lebih efektif dan bisa dialihkan untuk berbagai keperluan pendidikan yang lain. Untuk kekurangan guru, karena belum ada kebijakan penambahan guru PNS dari pusat, bisa dipecahkan dengan memindahkan kelebihan guru yang terjadi di SMP ke SD.

Hal itu dipaparkan Jamarruddin, Provincial Coordinator Usaid Prioritas Sulawesi Selatan saat rapat dengar pendapat dengan komisi III yang membidangi Pendidikan DPRD Maros, Kamis, (13/10/2016).

Di hadapan Ketua DPRD Maros dan seluruh anggota komisi III, Jamaruddin memberikan data bahwa dari total 720 guru mata pelajaran di SMP yang ada di Maros, terdapat 450 guru kekurangan jam mengajar. Menurut dia, jumlah itu sangat banyak, sehingga lebih baik sebagian guru SMP dipindahkan mengajar di SD.

“Sehingga  kekurangan guru di SD bisa terpecahkan dan dapat memenuhi syarat sertifikasi mengajar 24 jam,” saran Jamaruddin.

Tantangan yang lain adalah belum adanya strategi komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan dan pembinaan kompetensi guru. Dikatakannya, wadah pertemuan rutin guru seperti KKG dan MGMP harus dijadikan tempat untuk meningkatkan kompetensi guru dengan skema, standar kualifikasi dan pendanaan yang jelas.

Jamaruddin berharap, diseminasi program pembelajaran & MBS yang telah dilatihkan oleh Usaid Prioritas ke depan bisa terlembagakan, baik lewat kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah. Sehingga ketika ditinggalkan oleh Usaid Prioritas pada bulan April 2017, ada jaminan materi pendampingan yang sudah dipraktikkan bisa terus dilanjutkan.

Tak kalah pentingnya, Maros perlu juga menyusun kebijakan & strategi yang komprehensif sebagai kabupaten literasi. Menanggapi hal tersebut, Fitriani, salah satu anggota komisi III DPRD Maros berencana memanggil perusahaan-perusahaan untuk berembug memanfaatkan dana CSR mereka guna membiayai program literasi Maros.

“Mereka bisa ikut menyumbang pendirian taman baca, pengadaan buku dan sebagainya,” ujarnya.

Ketua DRPD Maros, Chaidir Syam berharap semua data dan masukan-masukan kebijakan yang diusulkan Usaid Prioritas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut secepatnya bisa dibuatkan formulasinya. Apa yang diusulkan akan didukung sepenuhnya oleh Komisi III untuk dimasukkan dalam kebijakan pemerintah daerah.

“Program Usaid Prioritas yang bagus ini jangan tidak berlanjut, Pemerintah daerah harus melanjutkannya saat Usaid Prioritas sudah tidak ada lagi,”ujarnya. (*)


Berikan Komentar Anda

IKLAN BARIS
Ingin Beriklan Baris Dengan Kami Email Kami Di iklan@lintasterkini.com
  • As-Syifa Multi Teknik

    Menerima, pasang CCTV, PABX, Sound System, Fire Alarm, Instalasi Listrik, P.Signal, Data/LAN dan Wifi. hubungi : 085342484643

  • INGIN URUS STNK ATAU BPKB DENGAN CEPAT? HUBUNGI 08124269685

  • MAU PESAN HORDEN UTK RUMAH TANGGA ATAU KANTOR DENGAN HARGA MURAH, HUBUNGI 085242122445