SOROWAKO – Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale Indonesia kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Warga menyoroti transparansi dan efektivitas program yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok kecil seperti pengemudi ojek pangkalan, pelaku usaha mikro, serta sektor lingkungan dan pariwisata, termasuk upaya pembersihan Danau Matano.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang menyampaikan pandangannya dan mendorong PT Vale untuk lebih fokus dalam pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa program CSR, atau yang di Vale disebut Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar tambang.
“Saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang berharap agar program PPM PT Vale lebih tepat sasaran dan benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Saya mengapresiasi upaya PT Vale yang telah berjalan sejak bertahun-tahun lalu, tetapi perlu dipastikan agar program ini tidak menurun, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Transparansi dan efektivitas harus lebih ditingkatkan,” ujar Frederik Kalalembang, Selasa (1/4/2025).
Dana PPM PT Vale Tahun 2023 Mencapai Rp88 Miliar
Baca Juga :
Sebagai bagian dari komitmen terhadap masyarakat, PT Vale mengalokasikan dana 5,5 juta USD (sekitar Rp88 miliar, dengan kurs Rp16.000 per USD) untuk program PPM pada tahun 2023. Dana ini digunakan untuk berbagai inisiatif di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan di sekitar area tambang.
PT Vale telah menjalankan berbagai program PPM dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inisiatif unggulannya adalah Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa-desa sekitar tambang.
Selain itu, PT Vale juga menyalurkan dana PPM hingga Rp300 juta per desa binaan, yang digunakan untuk program kelestarian lingkungan dan pencegahan stunting pada anak-anak.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (Purn) Drs Frederik Kalalembang saat menerima aduan dari perwakilan masyarakat Sorowako
Di bidang lingkungan, PT Vale telah melakukan program penghijauan dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak tambang. Namun, laporan WALHI Sulsel menyebutkan bahwa pencemaran sumber air baku di sekitar tambang masih menjadi perhatian serius masyarakat.
Sementara itu, di bidang pemberdayaan, PT Vale telah mendukung proyek penyediaan air bersih di Baruga dan Mahalona. Namun, proyek ini mendapat kritik karena perencanaannya dinilai kurang matang dan hasilnya belum optimal. Selain itu, masyarakat Luwu Timur juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pekerjaan di PT Vale, meskipun perusahaan beroperasi di daerah mereka.
Dorongan Transparansi dan Fokus Sektor Kesehatan
Frederik Kalalembang yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa PPM bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi juga bentuk komitmen moral terhadap masyarakat sekitar. Ia mendorong PT Vale untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana PPM dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program.
“Kita ingin ada transparansi yang lebih baik. Masyarakat harus tahu ke mana dana PPM disalurkan dan bagaimana penggunaannya. Dengan begitu, tidak ada lagi pertanyaan atau kecurigaan, dan kepercayaan terhadap PT Vale bisa semakin meningkat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana fokus PT Vale dalam sektor kesehatan selama 2023 dan 2024. Menurutnya, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat keberadaan industri tambang memiliki dampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga sekitar.
Rekomendasi: Penguatan Ekonomi, Pariwisata, dan Lingkungan
Agar program PPM PT Vale lebih optimal, Frederik Kalalembang memberikan beberapa rekomendasi:
1. Peningkatan Transparansi – PT Vale harus terbuka dalam pelaporan alokasi dan realisasi dana PPM, serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan program.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal – PT Vale perlu mengembangkan pelatihan keterampilan bagi UMKM dan pengemudi ojek pangkalan agar mereka lebih mandiri secara ekonomi.
3. Dukungan untuk Sektor Pariwisata – PT Vale bisa berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal, terutama untuk menjaga kelestarian Danau Matano sebagai aset berharga daerah.
4. Praktik Tambang Ramah Lingkungan – Perusahaan harus menjamin bahwa aktivitas tambang tidak merugikan ekosistem dan kesehatan warga. Upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang harus menjadi prioritas.
Masyarakat Luwu Timur kini menanti langkah nyata PT Vale dalam menjawab aspirasi mereka. Dengan perbaikan yang lebih transparan, strategis, dan tepat sasaran, diharapkan program PPM PT Vale benar-benar menjadi solusi bagi kesejahteraan warga, bukan sekadar formalitas perusahaan.
“Saya berharap pengelolaan CSR (PPM) PT Vale benar-benar dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jangan sampai kejadian seperti Bank BII, yang salah mengelola dana CSR sehingga berujung ke masalah hukum, terulang kembali,” tegas Frederik Kalalembang, Anggota DPR RI Dapil Sulsel 3 yang meliputi Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang. (*)
Komentar