Logo Lintasterkini

Denda Kibarkan Bendera Merah Putih Kusam Rp10 Juta, Masuk dalam RKUHP

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Kamis, 01 Juli 2021 18:42

Bendera Merah Putih. (IST)
Bendera Merah Putih. (IST)

JAKARTA — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat pasal penghinaan terhadap bendera negara. Khususnya terkait pengibaran bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, atau kusam.

Menanggapi pasal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani, angkat bicara. Ia menyatakan bakal membahas kejelasan pasal tersebut di RKUHP.

Dalam RKUHP, ada aturan yang menyebut pengibaran bendera kusam bisa dikenakan pidana denda paling banyak kategori II. Denda kategori II dalam RKUHP paling banyak mencapai Rp10 Juta.

“Prinsipnya begini, hal-hal yang disuarakan oleh masyarakat sipil, termasuk soal di atas [pengibaran bendera kusam] akan kami lihat kembali nanti pada saat pembahasan dimulai,” kata Arsul dilansir CNN Indonesia, Kamis (1/7/2021).

Ia pun meminta agar elemen masyarakat menyampaikan masukannya terkait RKUHP secara tertulis ke Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Karena itu ada baiknya juga jika elemen-elemen masyarakat menyampaikan sudut-sudut pandangnya itu juga secara tertulis disampaikan kepada Komisi III DPR dan juga Kemenkumham. Jadi tidak hanya sekadar disuarakan via media,” tutur Waketum PPP itu.

Sebelumnya keberadaan pasal pengibaran bendera kusam di RKUHP mendapatkan sorotan dari publik. Ketentuan itu tertuang di Pasal 235 b RKUHP.

Awalnya, Pasal 234 RKUHP menyebutkan,

“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Lalu, Pasal 235 RKUHP menyebutkan,

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II bagi setiap orang yang; a. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; b. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain atau memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; atau d. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.”

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal25 Juli 2021 21:23
Tak Diberi Uang Saat Mau Gadai Barang, Penjual Ikan di Pinrang Tikam Korbannya Pakai Badik
PINRANG– Seorang pria berinisial NA 34 tahun di Kabupaten Pinrang diringkus polisi usai melakukan penganiayaan dengan menikam korbannya mengguna...
Hukum & Kriminal25 Juli 2021 20:12
Gara-gara Tersinggung, Dua Pria di Pinrang Aniaya Tiga Pemuda Pakai Celurit
PINRANG– Dua pria di Kabupaten Pinrang diamankan jajaran Resmob Satreskrim Polres Pinrang lantaran telah melakukan pengeroyokan. Kedua pria itu ...
Hukum & Kriminal25 Juli 2021 16:24
Kenalan Lewat Game Online, Pemuda Sidrap Setubuhi dan Bawa Lari Gadis di Bawah Umur
MAKASSAR– Unit Jatanras Kepolisian Resor Kota Besar Makassar berhasil mengamankan seorang pemuda yang melarikan anak di bawah umur. Pelaku adala...
News25 Juli 2021 13:27
Besok, Makassar Sudah Terapkan PPKM Level IV, Apa Saja yang Dibatasi?
Dalam rapat tersebut terungkap penerapan PPKM level IV juga akan diberlakukan di Sulawesi Selatan ( Sulsel ). Untuk di Makassar, pemberlakuan dilaksan...