Logo Lintasterkini

Minta Jokowi Turun, Pengamat: Berbahaya Kalau Tak Dimakzulkan

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Kamis, 01 Juli 2021 15:37

Presiden Jokowi. (Antara Foto)
Presiden Jokowi. (Antara Foto)

JAKARTA — Pengamat Ilmu Pemerintahan, Rochendi meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk turun dari dari kursi presiden. Ia menyebut akan sangat berbahaya jika tidak dilakukan.

Akademisi Universitas Sutomo Serang ini mengatakan, kritikan keras yang disampaikan BEM UI beberapa waktu lalu seolah membuktikan bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Bahkan, kata Rochendi, poin-poin yang mereka kumpulkan telah dimulai sejak kepemimpinan Jokowi periode pertama.

Oleh karena itu, ia beranggapan Jokowi telah gagal menunaikan tugasnya sebagai pemimpin negara lantaran banyak janjinya yang sampai saat ini belum dituntaskan.

“Sebagai presiden, banyak janji Jokowi yang belum dipenuhi dan itu semua dicatat. Orang mencatat presiden menjanjikan apa, tapi sama sekali tidak ada hasilnya,” ujar Rochendi, Kamis (1/7/2021) seperti dikutip dari Genpi.com.

Menurutnya, catatan janji Jokowi yang tak terpenuhi hingga sekarang itu akhirnya diakumulasi BEM UI. Lalu, semuanya mengerti dan ingat, mereka mengumumkannya ke publik melalui media sosial.

“Kalau orang kampus itu biasanya mereka masih sabar, wait and see untuk melihat akhirnya seperti apa,” tuturnya.

Mengutip Hops.id, Rochendi juga menilai pemerintah telah menghabiskan banyak anggaran namun masyarakat tak merasakan hasilnya.

Menurut Rochendi, saat ini tidak hanya BUMN yang sudah tak sanggup menanggung beban berat, tetapi juga perusahan-perusahaan swasta di Indonesia.

“Hal itu bisa terjadi pada Juli (bulan ini). Sebab, daya beli masyarakat makin turun. Otomatis pendapatannya menurun. Bagaimana perusahaan-perusahaan akan bertahan?,” jelasnya.

Selain itu, Rochendi juga menilai dalam kondisi serba susah para pengusaha tak bisa meminjam dana dari bank.

Sebab, kata Rochendi, perputaran uang di instansi tersebut telah diberikan kepada pemerintah untuk menjadi jaminan pembangunan infrastruktur.

“Juli itu nanti bisa jebol. Oleh karena itu, kalau tak dilakukan pemakzulan, kemungkinan pemerintahan Jokowi akan sangat berbahaya,” ujarnya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal26 Juli 2021 23:52
Dalam Sepekan, Satuan ResNarkoba Polres Pinrang Ungkap Empat Kasus
PINRANG – Dalam sepekan, Satuan ResNarkoba Polres Pinrang berhasil mengungkap 4 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Dari pengungkapan te...
News26 Juli 2021 23:36
Gempa Bumi Susulan Kembali Guncang Sulteng, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
TOJO UNA-UNA– Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan berkekuatan magnitudo 6,5 pada h...
Hukum & Kriminal26 Juli 2021 20:40
Tak Terima Diputuskan, Dua Pemuda di Makassar Bakar Mobil Milik Mantan Pacarnya
MAKASSAR– Seorang pria berinisial MA (25) terpaksa harus meringkuk dibalik jeruji besi Mapolrestabes Makassar lantaran nekat membakar mobil mili...
News26 Juli 2021 20:18
PPKM Level 4 di Makassar: Kegiatan di Rumah Ibadah Tidak Dibolehkan
MAKASSAR — Aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Makassar sudah dikeluarkan. Rumah ibadah belum dibolehkan berk...