Logo Lintasterkini

Pemkot Makassar-PBB Jajaki Kerja Sama Sampah Elektronik dan Pendidikan

Fakra
Fakra

Kamis, 01 Agustus 2024 15:29

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjajaki kerja sama persampahan dan pendidikan di Kota Makassar.(Foto:pemkotmks)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjajaki kerja sama persampahan dan pendidikan di Kota Makassar.(Foto:pemkotmks)

MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjajaki kerja sama persampahan dan pendidikan di Kota Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengatakan suatu kehormatan bahwa
United Nation Resident Coordinator untuk Indonesia atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharval mengunjunginya di Makassar.

Dalam pertemuan singkat itu, Danny menjelaskan bahwa PBB fokus pada tiga hal. Pertama soal Low Carbon, Smart City, dan soal Sosial Kemasyarakatan.

“Nah kebetulan tiga soal ini menjadi konsentrasi kita. Termasuk kita cerita tentang Homecare, Lorong Wisata, semuanya terkagum-kagum,” kata Danny usai menerima Gita di kediamannya, Jl Amirullah, Senin, 29 Juli 2024.

Ia bilang, Gita terkejut karena ternyata Low Carbon dibangun dengan melibatkan masyarakat.

Artinya itu suatu hal yang luar biasa.
Juga cerita tentang Sombere dan Smart City.

Lebih lanjut, wali kota dua periode ini mengatakan, perwakilan PBB itu memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar.

Dari situ, persoalan sampahlah yang dinilai cocok. Terutama sampah elektronik.

Pasalnya, sejauh ini, sampah makanan sudah dihandling baik, sampah dos, plastik juga berjalan baik melalui Bank Sampah.

Tetapi saat masuk ke sampah elektronik Pemkot Makassar belum tahu apa-apa.

“Makanya kami minta bantuan bahwa semua bank sampah kami diberi capacity building agar mampu menghandle sampah elektronik,” saran Danny.

Soal lain ialah perihal pendidikan dan pengungsi asing.

Danny berpesan agar jumlah pengungsi luar negeri di Makassar tidak boleh lebih dari 2.000 orang.

Lalu memperhatikan betul sisi sensitif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini budaya, moral dan lainnya.

“Jadi ada tawaran untuk membuat MoU baru, mereka (pengungsi) bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan. Juga dalam pendidikan, anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah sehingga akan diatur dalam MoU,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan PBB juga menghadirkan organisasi underboundnya seperti, Unicef, IOM, UNHCR dan lainnya. (***)

 Komentar

 Terbaru

News29 November 2024 23:10
Frederik Kalalembang Temui Kapolda Sulsel, Soroti PT Masmindo dan Apresiasi Keamanan Pilkada
MAKASSAR – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Selatan, ...
News29 November 2024 20:45
Bumi Karsa Tuntaskan Penanaman 5.500 Pohon di Sulawesi, Jawa hingga Sumatera
MAKASSAR – Bumi Karsa kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.500 pohon telah dilakukan pada berbagai pro...
Ekonomi & Bisnis29 November 2024 20:39
Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sulselbar-BPS Kembali Gelar SNLIK 2025
MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar ke...
News29 November 2024 14:04
PPDB Sekolah Islam Athirah Dibuka Mulai 1 Desember 2024
MAKASSAR – Sekolah Islam Athirah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 mulai 1 Desember 2024. Total kuota yang dis...