MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dokumen serta penandatanganan berkas pengembalian anggaran kerugian negara sebesar Rp40 Milyar kepada pihak Direksi PDAM Kota Makassar. Penyerahan berkas tersebut dilakukan KPK disaksikan Ibrahim Saleh sebagai Dewan Pengawas Perusda berpelat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tersebut beberapa waktu lalu.
Pengembalian uang negara yang diminta KPK tersebut diakibatkan adanya kerugian perjanjian kontrak kerja antara PDAM Kota Makassar dan pihak ketiga yang melibatkan PT Traya Tirta periode tahun 2007 hingga tahun 2014.
Serah terima berkas dan penandatanganan pengembalian uang negara sebesar Rp40 M itu dilaksanakan di Aula Kantor PDAM Kota Makassar Jalan Ratulangi, Jumat, (28/4/2017) antara pihak Direksi dan Perwakilan KPK.
Menurut perwakilan Direksi, Kartia Bado yang menjabat Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar, pengembalian uang negara akan dilakukan, setelah Direksi PDAM diberitahu oleh pihak KPK untuk melakukan penyerahan dan penandatanganan berkas pengembalian kerugian uang negara tersebut.
“Kami baru mengetahui ada pengembalian kerugian uang negara Rp40 Milyar itu, setelah diberitahu oleh KPK,” ucap Kartia Bado.
Untuk diketahui, Rabu, (15/7/2015) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan salah satu tersangka kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012, Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengky Widjaja.
Hengky Wijaya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (*)