MAKASSAR – Dikenal sebagai wakil rakyat berkinerja baik dan terdepan menjalankan fungsi DPR, Legislator Fraksi Demokrat, Aliyah Mustika Ilham dianugrahi penghargaan MKD Awards 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 2 September 2024.
“Alhamdulillah, hari ini Saya mendapatkan Penghargaan MKD Awards 2024, bentuk Apresiasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sebagai salah satu pejuang etika lembaga DPR RI,” terang Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Kata Aliyah, dengan penghargaan ini dijadikan pemantik untuk terus melaksanakan tugas kelembagaan DPR serta selalu terdepan membersamai suara aspirasi rakyat tentunya.
“InsyaAllah, kepercayaan yang disematkan ini akan terus tertanam dalam perjuangan menegakkan etika kelembagaan DPR RI pastinya. Yang pasti perhargaan ini juga sebagai persembahan terbaik untuk masyarakat Indonesia terkhusus di daerah pemilihan saya di Sulawesi Selatan,” terang Legislator Fraksi Demokrat ini.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Adang Daradjatun menyebutkan bahwa etika menjadi penilaian utama dalam penganugerahan MKD Awards 2024 kepada sejumlah politisi DPR RI.
“Yang pasti penghargaan ini untuk mereka yang dinilai layak oleh MKD,” kata Adang Daradjatun di Jakarta, Senin, pada acara MKD Awards 2024.
Dia memaparkan beberapa penilaian yang diberikan kepada para pemenang ajang MKD Awards, terutama yakni terkait dengan etika anggota dewan, baik saat di kantor, terjun ke tengah masyarakat, maupun ketika membahas perundang-undangan.
Sehingga tentu penilaian ini tepat disematkan untuk Aliyah Mustika Ilham selaku anggota DPR RI yang dikenal peduli dan sering menemui masyarakat di daerah pemilihannya baik secara pribadi hingga menggandeng mitra kerja di Komisi IX DPR RI
MKD Awards 2024 ini merupakan apresiasi untuk para pejuang etika lembaga DPR RI. MKD sendiri, yang sebelumnya disebut sebagai Badan Kehormatan Dewan(BK) telah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai garda terdepan penegakan etika kelembagaan DPR. (***)