Logo Lintasterkini

Polair Polda Sulsel Tertutup dengan Wartawan

Muh Syukri
Muh Syukri

Jumat, 02 November 2012 10:03

Logo Polri
Logo Polri

Logo Polri

MAKASSAR – Implementasi program Reformasi Birokrasi Kepolisian (RBP) yang dicanangkan Kapolri Timur Pradopo agaknya tidak berlaku untuk Polair Polda Sulsel. Pasalnya, institusi ini tertutup memberikan informasi kepada wartawan.

Termasuk untuk memberikan klarifikasi terhadap konformasi terhadap berbagai masalah ataupun kasus. Hal itu terbukti dengan tertutupnya pihak Polair Polda Sulsel beberapa waktu lalu, saat akan dikonfirmasi perihal dugaan adanya kapal nelayan yang terpaksa membayar sejumlah uang pada operasi jaring yang dilaksanaan beberapa pekan lalu.

Saat akan dikonfirmasi, pada 29 Oktober lalu salah seorang anggota Polair yang lagi piket mengaku bahwa Dirpolaur sedang tidak berada di tempat. Ia sedang keluar bersama Kapolda SulSelbar, Irjen Pol Mudji Waluyo.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober, saat wartawan kembali mendatangi kantor Polair Polda SulSeluntuk mengkonfirmasi terkait penangkapan kapal motor milik pemkab Bulukumba, anggota piket kembali mengaku jika Dirpolair tidak berada di tempat.

Namun sayang, tiba – tiba salah seorang oknum Polair bernama Nyoman dengan suara keras mengusir wartawan yang akan melakukan konfirmasi. Ia mengatakan, jika tidak perlu ada konfirmasi. Sebaiknya Wartawan meninggalkan kantor Polair. ” Kamu pernah membuat berita tentang saya, jadi saya kesal terhadap kamu, ” ungkap Nyoman.

Kabid Humas Polda SulSel Kombes Pol Chevy Ahmad Sofari yang dikonfirmasi sekaitan hal itu mengaku, baru akan meneruskan konfirmasi ke pihak Polair. Namun sayang, lagi-lagi hingga Jumat (2/11/2012), tidak ada pemberitahuan selanjutnya.

Ketua Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara (Komnas Waspan) RI kota Makassar, Drs Shaffry Sjamsuddin mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan arogansi oknum Polair yakni Nyoman yang mengusir wartawan yang sedang menjalankan tugas sebagai kontrol sosial.

Kantor Polair itu, kata dia, dibangun dengan menggunakan dana masyarakat melalui pajak bukan milik pribadinya Nyoman. Shaffry menambahkan, jika seseorang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan silahkan melakukan hak jawab. “Kalau tidak puas ajukan ke Dewan Pers di Jakarta. Sesuai undang – undang Pokok Pers no : 40 tahun 1999,” kata Shaffry. ( tim )

 Komentar

 Terbaru

Pemerintahan28 Mei 2024 23:51
Pemkab Banggai Kagumi Inovasi Smart City di War Room Makassar
MAKASSAR – Bupati Kabupaten Banggai, Amirudin Tamoreka, melakukan kunjungan ke War Room Pemerintah Kota Makassar untuk mempelajari penerapan kon...
News28 Mei 2024 20:17
Inspektorat Daerah Makassar Tampilkan 4 Inovasi Pengawasan di Expo Pengawasan Intern Tahun 2024
MAKASSAR – Inspektorat Daerah Kota Makassar mengikuti Expo Pengawasan Intern 2024 di Jakarta. Makassar menjadi salah satu dari 30 Pemerintah Pro...
Gaya Hidup28 Mei 2024 16:00
Bugis Waterpark Adventure Kembali Gelar Kompetisi Zumba, Pesertanya Tembus Ribuan Orang
MAKASSAR – Ribuan orang mengikuti kompetisi zumba yang terselenggarakan pada Minggu, 26 Mei 2024. Kompetisi ini digelar di Main Foodcourt Bugis ...
News28 Mei 2024 14:25
KBO Satnarkoba Polres Sidrap Beri Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba ke Masyarakat Sereang
SIDRAP – Kaur Bin Ops (KBO) Satnarkoba Polres Sidrap IPDA Amdaryono Saputra, SH memberikan Penyuluhan Hukum tentang Narkoba kepada masyarakat di...