Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning Proletariyati.
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengakui dirinya kerap mendapatkan laporan terkait oknum-oknum DPR yang meminta upeti. Namun, Ribka tidak melihat dan mengetahuinya langsung. Laporan itu didapatnya dari serikat buruh atau pun elemen masyarakat lain.
“Saya dulu juga sempat terima laporan untuk RDPU saja, serikat pekerja pernah diminta duit,” ujar Ribka, Senin (2/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Politisi PDI-Perjuangan itu mengaku ketika mendapatkan laporan itu, Ribka langsung mengumpulkan semua anggota Sekretariat Komisi IX.
“Saya tanya itu siapa yang meminta, dan nggak ada yang mau ngomong,” kata Ribka.
Selain itu, Ribka menambahkan bahwa di Komisi IX sebelumnya juga sempat ramai soal “uang tak bertuan” yang nilainya miliaran rupiah yang ada di Jamsostek. Uang tak bertuan ini disebut-sebut digunakan untuk kunjungan kerja kementerian dan anggota Dewan ke Yogyakarta.
“Kasus ini dibuat Panja Jamsostek. Nah ini kami sempat tanyakan kemana tuh uangnya. Tapi alasannya. dirutnya sudah pindah, alamat tidak jelas. Jadi kita waktu itu tidak tahu ini anggarannya ke mana,” kata Ribka lagi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Dahlan juga mengaku praktik seperti ini terjadi di seluruh komisi hingga pimpinan fraksi yang ada. (kpc)
Komentar