Lintas Terkini

SBY Dukung Ahok Diproses Hukum

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono

LINTASTERKINI.COM – Polemik surat Al Maidah ayat 51 yang menyeret nama Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berbuntut panjang. Ribuan orang dari gabungan ormas Islam akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Jumat (4/11/2016) lusa.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut angkat bicara. Mantan Presiden RI ini mendukung proses hukum dilakukan terhadap Gubernur nonaktif DKI, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) terkait dugaan penistaan agama.

Hal itu harus dilakukan agar masyarakat yang menuntut keadilan tidak menjadi marah. Ditegaskan SBY bahwa Ahok harus diproses hukum. Jangan sampai dia dianggap kebal hukum Menurutnya, jika proses hukum sudah dilakukan maka tak ada alasan untuk menuding bahwa Ahok tak bisa disentuh hukum.

“Setelah Pak Ahok diproses secara hukum semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh,” kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016).

SBY juga meminta agar penegak hukum tak ditekan dalam menjalankan tugasnya. Presiden ke-6 RI ini menyatakan, saat ini ‘bola’ kasus dugaan pencemaran agama yang dilakukan Ahok berada di penegak hukum.

“Berarti bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di jalan raya, bukan di Pak Jokowi. Bola sekarang ada di penegak hukum jutaan rakyat memandang melalui media,” kata SBY.

[NEXT]

SBY Marah Dituding Gerakkan Massa Demo Ahok

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) geram dituding sebagai dalang rencana aksi demonstrasi pada 4 November kepada Basuki T Purnama ( Ahok). Ia mengatakan, selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di RI, tidak pernah melarang orang untuk berdemonstrasi. Dia pun mengingatkan, selama berkuasa tidak pernah menuduh orang per orang atau kelompok tertentu menggerakkan massa untuk demo.

“Dulu saya tidak pernah menuduh, mencurigai, ada orang besar mendanai aksi unjuk rasa, ada orang besar menggerakkan unjuk rasa,” kata SBY.

Sejak dua hari lalu, memang beredar kabar bahwa Partai Demokrat yang menggerakkan rencana demonstrasi 4 November. Tujuannya untuk mengikis elektabilitas Ahok, demi memenangkan Agus Yudhoyono.

Namun hal ini dibantah tegas oleh SBY. Dia bahkan mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN) yang harusnya membawa data akurat.

“Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang kalau ada info analisis intelijen seperti itu saya kira berbahaya, menuduh orang, kelompok, partai politik melakukan itu, itu fitnah, fitnah lebih kejam dibanding pembunuhan,” kata SBY dengan ekspresi wajah marah.

SBY tak yakin ada yang menggerakkan aksi massa 4 November nanti. Menurut dia, demonstrasi itu murni penyampaian aspirasi masyarakat.

“Kedua menghina, rakyat bukan kelompok bayaran, urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi, uang tidak ada gunanya, apalagi urusan akidah, banyak di dunia mereka rela korbankan jiwa demi akidah,” tegas dia.

[NEXT]

Gerindra Kawal Janji Jokowi tak Intervensi Kasus Ahok

Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Majelis Ulama Indonesia, PBNU dan PP Muhammadiyah membahas polemik dugaan penistaan agama yang dialamatkan ke Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama adalah langkah yang tepat.

“Mengundang para tokoh organisasi Islam sudah tepat,” kata Sodik saat dihubungi, Rabu (2/11/2016).

Sodik menghormati janji-janji Jokowi dimana kasus Ahok harus dilanjutkan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Pihaknya akan mengawal dan menantikan janji-janji tersebut terealisasi.

“Kemarin presiden melalui Menko Polhukam memberikan 3 janji, penistaan agama Ahok akan diproses, tidak akan intervensi atau pengaruhi hukum, dan sudah instrusikan Bareskrim. Kita hormati dan kita tunggu janji ini,” jelasnya.

Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai, langkah Jokowi mengundang ormas Islam bisa sedikit menurunkan tensi jelang aksi besar-besaran atas polemik yang dibuat Ahok.

“Ya sedikit menurunkan tensi. Tapi sebelum ada langkah konkret realisasi janjinya tampaknya akan terus jalan,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’aruf Amin menyebut Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian untuk memproses dugaan penistaan agama dilakukan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Bahkan Jokowi tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap masalah ini.

Hal itu disampaikan ketika Jokowi lakukan pertemuan dengan MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

“Presiden mengatakan beliau sudah memerintahkan untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini,” kata Ma’ruf dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.

(Sumber : berbagai sumber)

Exit mobile version