Logo Lintasterkini

Di Era Jokowi, Jenderal Polisi Banyak Menduduki Jabatan Penting

Supriadi Lintas Terkini
Supriadi Lintas Terkini

Senin, 03 Februari 2020 08:56

Presiden RI, Joko Widodo. (Ist).
Presiden RI, Joko Widodo. (Ist).

BOGOR–Kepemimpinan era Jokowi pada periode kedua terdapat banyak mantan anggota polisi dan polisi aktif yang menduduki sebuah jabatan atau posisi penting. Hal inilah yang kemudian dinilai tidak sehat dikarenakan sistem pemerintahan ala militer hidup di masyarakat.

“Nah jika kita melihat sekarang sepertinya negara kita ini negara polisi, karena banyak sekali jabatan negara kita yang di jabat polisi. Kemendagri, ketua KPK, kepala BIN, ketua PSSI, dan lainnya semua dijabat oleh polisi, sepertinya ini negara polisi,” kata peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi saat mengikuti diskusi di kantor DEEP Indonesia, Cibinong, Bogor, dikutip dari medcom.id Senin (03/02/2020).

Yusfitriadi menjelaskan bahwa dengan banyaknya jenderal polisi yang menjadi pimpinan di kementerian dan lembaga maka tentunya ini akan berdampak pada sistem demokrasi yang bakal semakin tergerus.

“Pada periode kedua pak Jokowi, coba kita lihat mulai dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian diangkat menjadi menteri dalam negeri, Jenderal (Purn) Budi Gunawan tetap menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Firli Bahuri terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komjen M. Iriawan menjadi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), ” Ujarnya

“Ketika kekuatan bertumpu pada pemerintahan yang berpotensi menunjukkan oligarkinya, kita akan kembali ke zaman batu, indikasi ini sudah jelas,” imbuh Yusfitriadi.

Menurutnya, suara masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah akan semakin tidak mempunyai ruang. Sehingga, kata Yusfitriadi, Jokowi sengaja memasukkan anggota Polri ke kabinetnya untuk membangun kekuasaan yang kuat.

“Dengan begini keliatan jadi dia pak (Jokowi) sangat nyaman di zonanya dengan dukungan kekuatan politik legislatif, dan terlihat juga bahwa semua ingin dikuasai,” tutur Yusfitradi.

Lebih jauh, Yusfitriadi meminta masyarakat harus mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan Jokowi. Ia juga mengharap kepada masyarakat untuk tidak berdiam diri.

“Olehnya itu, saya pikir kita perlu mendorong memberikan proses advokasi untuk masyarakat yang harus terus mengontrol pemerintahan Jokowi ke depan, kita jangan hanya berdiam diri menyaksikan begitu saja kita harus tetap kontrol,” Terang Yusfitriadi. (*)

Penulis : Supri Alias Adi

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal20 Januari 2022 01:35
Klinik Kecantikan di Makassar Ini Sudah Palsukan 100 Lembar Hasil PCR
Ia ditahan setelah disangkakan dugaan pemalsuan hasil tes PCR COVID-19. Pelaku diamankan Polrestabes Makassar di klinik miliknya pada Jumat (14/1/2022...
News19 Januari 2022 21:04
Ditipu ASN Setor Dokumen Palsu Vaksinasi Lansia, Walikota Makassar Marah
Dijelaskan Danny, kelakuan sejumlah oknum ASN Makassar terungkap setelah pihaknya menemukan tak kesesuaian antara data yang diklaim ASN dan data di ap...
Hukum & Kriminal19 Januari 2022 19:21
Peredaran Narkoba Sulit Diberantas di Sulsel, Ternyata Oknum Polisinya Terlibat
Bukan hanya oknum polisi Bripka IS, petugas juga menangkap tersangka lain yakni SA (46), warga Kota Palopo. Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi...
Bersama Melawan Covid-1919 Januari 2022 13:19
Disdik Makassar Sudah Siap Gelar Vaksin Untuk Anak Usia 6-11 Tahun
MAKASSAR – Vaksinasi untuj anak 6-11 tahun di Kota Makassar segera dimulai. Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar saat ini memerintahkan pihak seko...