BOGOR–Kepemimpinan era Jokowi pada periode kedua terdapat banyak mantan anggota polisi dan polisi aktif yang menduduki sebuah jabatan atau posisi penting. Hal inilah yang kemudian dinilai tidak sehat dikarenakan sistem pemerintahan ala militer hidup di masyarakat.
“Nah jika kita melihat sekarang sepertinya negara kita ini negara polisi, karena banyak sekali jabatan negara kita yang di jabat polisi. Kemendagri, ketua KPK, kepala BIN, ketua PSSI, dan lainnya semua dijabat oleh polisi, sepertinya ini negara polisi,” kata peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi saat mengikuti diskusi di kantor DEEP Indonesia, Cibinong, Bogor, dikutip dari medcom.id Senin (03/02/2020).
Yusfitriadi menjelaskan bahwa dengan banyaknya jenderal polisi yang menjadi pimpinan di kementerian dan lembaga maka tentunya ini akan berdampak pada sistem demokrasi yang bakal semakin tergerus.
“Pada periode kedua pak Jokowi, coba kita lihat mulai dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian diangkat menjadi menteri dalam negeri, Jenderal (Purn) Budi Gunawan tetap menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Firli Bahuri terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komjen M. Iriawan menjadi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), ” Ujarnya
“Ketika kekuatan bertumpu pada pemerintahan yang berpotensi menunjukkan oligarkinya, kita akan kembali ke zaman batu, indikasi ini sudah jelas,” imbuh Yusfitriadi.
Menurutnya, suara masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah akan semakin tidak mempunyai ruang. Sehingga, kata Yusfitriadi, Jokowi sengaja memasukkan anggota Polri ke kabinetnya untuk membangun kekuasaan yang kuat.
“Dengan begini keliatan jadi dia pak (Jokowi) sangat nyaman di zonanya dengan dukungan kekuatan politik legislatif, dan terlihat juga bahwa semua ingin dikuasai,” tutur Yusfitradi.
Lebih jauh, Yusfitriadi meminta masyarakat harus mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan Jokowi. Ia juga mengharap kepada masyarakat untuk tidak berdiam diri.
“Olehnya itu, saya pikir kita perlu mendorong memberikan proses advokasi untuk masyarakat yang harus terus mengontrol pemerintahan Jokowi ke depan, kita jangan hanya berdiam diri menyaksikan begitu saja kita harus tetap kontrol,” Terang Yusfitriadi. (*)