Logo Lintasterkini

Piutang Retribusi Sampah Capai Rp2,8 Miliar, Dewan Minta Kaji Ulang Regulasi

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Kamis, 03 Juni 2021 12:36

Piutang Retribusi Sampah Capai Rp2,8 Miliar, Dewan Minta Kaji Ulang Regulasi

MAKASSAR — Piutang retribusi sampah di Kota Makassar ternyata cukup besar. Mencapai Rp2,8 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2020.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menyampaikan regulasi yang mengatur tentang penarikan retribusi sampah di masyarakat sudah seharusnya direvisi.

Alasannya, Perda 11/2011 yang menjadi dasar penarikan retribusi dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Jadi, banyak hal yang perlu direvisi disitu (Perda 11/2011), mulai dari sisi teknis pelaksanaan penarikan retribusi, penghitungan, kemudian sasaran-sasaran mana yang lebih berpotensi. Ini inisiatif kita, jadi sementara pembenahan,” kata William, Kamis (3/6/2021).

Menurut dia, adanya tunggakan retribusi sampah di masyarakat bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, sumber pendapatan masyarakat yang semakin berkurang di tengah pandemi Covid-19. Ekonomi masyarakat kian sulit.

“Kondisi-kondisi seperti ini yang akan menjadi telaah bagi kita untuk melakukan evaluasi, paling tidak bulan ini,” ujar dia.

Kata William, potensi pendapatan daerah melalui retribusi sampah cukup besar. Tiap tahun terus mengalami kenaikan. Hanya memang, diakuinya di tengah pandemi ada dispensasi dari pemerintah kota kepada pelaku usaha.

Akibatnya, ada beberapa potensi pendapatan yang hilang seperti rumah makan, hotel dan restoran.

Di samping itu, banyak pelaku usaha yang tutup. Hal itu berdampak pada berkurangnya volume sampah dan memengaruhi minimnya pendapatan daerah.

Bahkan dewan berencana melakukan subsidi silang. Masyarakat ekonomi lemah tidak lagi dipungut iuran sampah. Pihaknya, lebih menyasar pelaku usaha yang mempunyai potensi pendapatan yang lebih.

“Kami akan usahakan kelas menengah ke bawah itu tidak usah dipungut iuran sampahnya. Ini namanya subsidi tempat-tempat yang cukup berpotensi yang menghasilkan volume sampah cukup besar, ini yang harus dihitung baik-baik untuk penetapan SKRD,” papar William.

Kepala Inspektorat Makassar, Zaenal Ibrahim mengatakan tidak menampik adanya temuan BPK atas piutang retribusi sampah senilai Rp2,8 miliar. Kata dia, temua itu terjadi lantaran sistem pendataan di kecamatan dinilai tidak cukup baik.

Kondisi ini, kata Zaenal, tentu akan menyulitkan Pemkot Makassar dalam melakukan penagihan. Padahal, jumlah piutang yang belum tertagih di masyarakat jumlahnya cukup besar.

“Sebenarnya dibeberapa kecamatan itu sudah ada pencatatan cukup baik karena by name by adress. Cuma yang dipermasalahkan BPK beberapa kecamatan lain tidak. Pernyatanyaannya, dimana kita mau tagih,” keluh dia.(*)

 Komentar

 Terbaru

News15 Juni 2021 17:39
Sahruddin Said: 2020 Lalu Ada Operator PPDB Masukkan Data Fiktif
MAKASSAR — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Makassar tahun ini mendapat perhatian khusus dari legislator. Termasuk potensi permaian yang terjadi...
Advetorial15 Juni 2021 16:32
Pengumuman: Kantor PD BPR KMUP Pindah dari Jalan Gunung Bawakaraeng ke Pusat Niaga Daya
MAKASSAR — Kantor PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KMUP kini berpindah ke Pusat Niaga Daya Blok F 5 B/10. Dari sebelumnya berada di Jalan Gunung Baw...
Hukum & Kriminal15 Juni 2021 16:04
Pelaku Pembunuhan dan Pembakaran Pria di Maros Diduga Sindikat Penjualan Anak di Bawah Umur
MAROS– Jajaran Polres Maros diback up Resmob Polda Sulsel akhirnya berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan dan pembakaran mayat di Bukit Kemi...
News15 Juni 2021 15:15
Viral Pegawai Masak BBQ di Kantor Kecamatan, Camat Rappocini Makassar: Itu Jam Istirahat
MAKASSAR — Sebuah foto yang menampilkan pegawai sedang memasak BBQ di Kantor Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, viral di media sosial (medsos). Dal...