JAKARTA – Ternyata koordinasi pembelian senjata kurang baik. Hal itu diakui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
“Koordinasi ini belum berjalan dengan benar, mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk yaitu menteri pertahanan,” kata Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir inilah.com, Selasa (3/10/2017).
Menurut dia, semua harus sama berpatokan kepada satu undang-undang. Pengadaan senjata milik Brimob sudah koordinasi melalui surat.
Baca Juga :
“Ke depan Menteri Pertahanan atau siapa pun harus mempertegas kembali ya. Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang makai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, polemik pembelian senjata oleh Polri muncul setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan ada institusi tertentu yang membeli 5 ribu senjata ilegal.
Gatot bahkan bakal menyerbu Polri jika memiliki senjata yang bisa menembak tank dan pesawat.
Meski tidak menyebut institusi yang dimaksud, pernyataan Gatot itu disebut mengarah ke Polri yang baru saja datang kedatangan senjata.
Polri sudah meluruskan isu yang berkembang. Senjata itu berjumlah 500an, bukan 5 ribu. Selain itu, tidak untuk menembak tank atau pesawat, untuk memberikan efek kejut terhadap target yang ditentukan. (*)
Komentar