LUWU UTARA — Sebabyak 72 unit hunian tetap (huntap) untuk korban bencana banjir bandang yang telah kehilangan tempat tinggal kini mulai dibangun di Luwu Utara (Lutra).
Lokasinya berada di Dusun Porodoa Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng.
Hal itu ditandai dengan dilakukannya peletakan batu pertama pembangunan 72 unit huntap tipe 36 oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Jumat (4/6/2021), di lokasi tersebut.
Baca Juga :
72 huntap ini merupakan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk itu, Bupati Indah Putri Indriani tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas atensinya yang begitu luar biasa terhadap korban banjir bandang di Luwu Utara.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR yang terus menunjukkan atensinya kepada warga korban bencana di Luwu Utara.” ucap Indah.
Indah mengatakan, pembangunan 72 unit huntap adalah sebuah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hunian yang lebih layak pascabencana kepada para korban bencana banjir bandang di Luwu Utara.
“Kami percaya, Kementrian PUPR akan selalu hadir di mana masyarakat membutuhkannya. Hal itu dapat kita lihat dan rasakan saat banjir bandang terjadi. Di mana Menteri PUPR langsung turun melihat kondisi yang ada,” jelas Indah.
Bupati Luwu Utara dua periode ini berharap, peletakan batu pertama pembangunan huntap menjadi magnet terbangunnya kembali hunian tetap berikutnya, sehingga semua korban bencana yang sudah kehilangan tempat tinggal dapat memiliki harapan yang lebih baik dengan adanya hunian yang baru dan layak, sehingga para korban ini mampu menatap harapan yang lebih cerah pascamusibah bencana yang lalu.
“Harapan kita, peletakan batu pertama ini dapat menjadi magnet agar kembali tersusunnya batu-batu baru selanjutnya bagi kepastian hunian tetap bagi masyarakat korban banjir bandang,” harap Indah lagi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, Bahtiar, ST., S.St., MT., beserta jajarannya, unsur Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah.(*)
Komentar