Logo Lintasterkini

Mei 2024, Inflasi Sulsel Terkendali 2,42% YoY

Fakra
Fakra

Selasa, 04 Juni 2024 17:36

pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Forkopimda dan Bupati/Wali kota se Sulsel, di Baruga Phinisi lantai 4 Kantor Perwakilan BI, Selasa, 4 Juni 2024.(Foto:Pemprov Sulsel)
pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Forkopimda dan Bupati/Wali kota se Sulsel, di Baruga Phinisi lantai 4 Kantor Perwakilan BI, Selasa, 4 Juni 2024.(Foto:Pemprov Sulsel)

MAKASSAR – Inflasi Sulawesi Selatan Bulan Mei 2024 untuk year-on-year (YoY) sebesar 2,42 persen, sedangkan inflasi tahun kalender 1,10 persen.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi semua pihak atas sinergi yang dilakukan.

“Alhamdulillah, terima kasih. Sulsel masih tetap bertahan inflasi year on year dengan 10 besar terendah dengan inflasi 2,42 persen,” kata Prof Zudan.

Inflasi (YoY) Provinsi Sulsel Bulan Mei 2024 ini turun dibandingkan April 2024, yaitu 2,61 persen. Inflasi bulan Mei lebih rendah dibandingkan inflasi nasional periode yang sama. Pada Mei 2024, 2,84 persen.

Hal ini disampaikan pada pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Forkopimda dan Bupati/Wali kota se Sulsel, di Baruga Phinisi lantai 4 Kantor Perwakilan BI, Selasa, 4 Juni 2024.

Prof Zudan menyampaikan, penanganan inflasi menjadi fokus karena melaksanakan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Indeks Harga Konsumen harus ditekan, selain melakukan pasar murah. Menurutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan subsidi langsung ke pedagang atau distributor.

“Pasar murah dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar. Sedangkan yang dekat, dengan pasar subsidi langsung ke pedagang dan distributor,” ujarnya.

Dengan harga terkendali, kata Prof Zudan, masyarakat dapat harga yang murah dan terjangkau. Dengan harga yang murah, petani juga tidak dirugikan karena langsung subsidi ke pedagang dan distributor. Subsidi bisa untuk transportasi. Namun perlu dilakukan pengawasan dengan baik.

Menurutnya, penanganan inflasi dapat dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dimasukkan ke dalam APBD. Dapat dimasukkan ke RKPD 2025, RPJM 2025-2030 dan RPJP 2025-2045.

“Arahan Presiden, penanganan inflasi dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah dan masukkan ke APBD,” tandasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

Nasional13 Desember 2024 21:01
Seorang Warga Kepri Mengaku Ditolak Tukar Uang Logam 8 Kilogram, BI Dalami Kasusnya
BATAM – Seorang warga Kepulauan Riau (Kepri) mengaku mengalami penolakan saat hendak menukarkan uang logam seberat 8 kilogram di Bank Indonesia ...
News13 Desember 2024 20:16
Kalla Toyota Wakili Indonesia Raih Kemenangan di Kontes CDKE Asia Pacific 2024 dengan Inovasi Layanan Pelanggan
MAKASSAR – Kalla Toyota kembali mengharumkan nama Indonesia dengan meraih kemenangan dalam ajang Customer Delight Kaizen Evolution (CDKE) Asia P...
News13 Desember 2024 20:08
Mercure Makassar Nexa Pettarani Gelar Lit The Christmas Tree
MAKASSAR – Suasana Natal yang penuh kasih dan kebersamaan, Mercure Makassar Nexa Pettarani menggelar acara Lit The Christmas Tree pada Jumat, 13...
News13 Desember 2024 18:27
Keanekaragaman Budaya Indonesia Era 80 an Semarakkan Malam Tahun Baru Vasaka Hotel 
MAKASSAR – Menuju penghujung tahun 2024, Artotel Wanderlust kembali mempersembahkan program akhir tahun bertajuk Serenata Akhir Tahun yang berfo...