MAKASSAR – Pengembangan investasi di Sulsel masih terkendala listrik. Khususnya di sektor pertambangan, yakni industri smelter.
Kondisi ini dilaporkan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, saat menerima kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (3/11/2023).
“Di Sulsel sudah ada investasi yang masuk di beberapa daerah, termasuk di Luwu Raya dan Huadi di Bantaeng. Namun, masih terkendala kebutuhan listrik. Di Huadi Group saja membutuhkan 1.000 MVA,” ungkap Bahtiar.
Baca Juga :
“Huadi itu saya sudah ke sana, ada tiga perusahaan yang mau masuk. Tapi, dia butuh listrik sampai 1.000 MVA. Ini masih kurang. Bayangkan ada perusahaan yang antre mau masuk investasi di sana,” sambungnya.
Ia juga menyampaikan agar arah pembangunan bukan hanya di darat, tapi juga bagaimana pembangunan di laut. Hal tersebut sangat mendukung untuk memudahkan investasi, ekspor, dan impor di Sulsel.
“Pembangunan laut dan darat juga harus sesuai kebutuhan. Bagaimana mau maju, pembangunan hanya fokus di darat, harusnya kalau kita belajar dari sejarah, perdagangan dulu semua lewat laut kalau dalam jumlah besar,” jelasnya.
Sementara itu, Rachmat Kaimuddin mengaku akan memperhatikan kebutuhan listrik di Sulsel. Apalagi, untuk mendukung iklim investasi.
“Kalau soal listrik tugas saya dan teman-teman ini untuk melihat dan mengusahakan. Jadi, kita bahas soal kebutuhan listrik perusahaan smelter, termasuk di Morowali dan Huadi di Bantaeng,” tuturnya.
Hadir juga dalam pertemuan ini, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Djoko Hartoyo, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Rahman Hidayat, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi, M. Firdausi Manti, Plt. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Andi Nayo Ramli, dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Romi Firman.
Turut mendampingi Pj Gubernur Bahtiar, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Kominfo SP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan.
Komentar