Legislator Berkomitmen Tolak Politik Uang

ilustrasi

MAMUJU –  Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Saiful Mukhlis, berkomitmen menolak politik uang di dalam aktivitas politiknya.

“Salah satu kelemahan demokrasi di negeri ini, menurut kami adalah masyarakat masih gampang dinilai dengan uang untuk menentukan pilihan politiknya di pemilu,” kata Saiful Mukhlis di Mamuju, Senin

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Mamuju itu mengatakan, kondisi tersebut tidak baik bagi masa depan demokrasi di negeri ini, karena masyarakat memilih wakil rakyat bukan karena dianggap mampu memperjuangkan aspirasinya tetapi karena memiliki banyak uang.

“Masyarakat banyak memilih pemimpinnya atau wakilnya di dewan bukan karena ada keinginan agar mereka diperjuangkan haknya maupun peningkatan kesejahteraannya dengan menciptakan pembangunan yang baik di daerah ini, tetapi karena uang, dan itu sangat memiriskan,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya maupun partai yang dipimpinnya di Mamuju tidak akan berpolitik dengan menggunakan uang, tetapi akan membantu mendorong pembangunan yang lebih baik di Mamuju guna meraih simpati masyarakat.

“Partai kami tidak akan berpolitik menggunakan uang atau membagikan uang kepada masyarakat agar dapat dipilih di pemilu, itu adalah komitmen kami sebagai kader, tetapi akan memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas kami sebagai legislator memberikan pengabdian yang terbaik untuk kesinambungan dan kemajuan pembangunan,” kata Saiful.

Ia mengatakan, politik uang sangat merusak moralitas dan mentalitas politik tanah air sehingga tidak boleh dilakukan.

“Kalau hanya mengandalkan uang negeri ini akan dipimpin orang yang meski tidak layak jadi pemimpin namun akhirnya jadi pemimpin karena punya uang, itu tidak baik karena pembangunan dapat menjadi tidak terarah,” katanya.

Ia berharap agar masyarakat pada setiap pemilu tidak lagi mudah dinilai dengan uang tetapi mampu memilih pemimpin yang selain memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kelayakan menjadi pemimpin juga jujur serta adil dalam melaksanakan pembangunan.

“Masyarakat juga jangan gampang dibayar dalam menentukan pilihan, kasihan demokrasi bangsa ini jika hanya ditentukan dengan uang, yang kita butuhkan adalah pemimpin yang melaksanakan pembangunan untuk memperjuangankan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (ant)