MAKASSAR – Pada 17 Februari 2021 mendatang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Fatmawati Rusdi akan dilantik. Namun, telah beredar surat soal rencana lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar.
Dalam hal ini, seleksi atau promosi terbuka untuk delapan jabatan lowong yang diisi pejabat pelaksana. Pemkot Makassar telah membentuk panitia seleksi (pansel), diketuai Prof Syamsu Alam.
Pada surat pengumuman bernomor 03/PANSEL-JPTP/II/2021, Prof Syamsu yang bertandatangan. Mengumumkan jika proses pendaftaran lelang jabatan itu dibuka sejak hari ini, Jumat (05/02/2021).
Baca Juga :
Surat itu juga mengurai seluruh jadwal pelaksanaan lelang jabatan. Dimulai dari jadwal pendaftaran, seleksi administrasi, tes kompetensi hingga pengumuman hasil seleksi yang direncanakan akan diumumkan dua hari sebelum Danny-Fatma dilantik, yakni pada 15 Februari mendatang.
Sejauh ini, belum ada pihak yang berwenang di Pemkot Makassar memberi keterangan resminya. Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tidak bisa dikonfirmasi.
Begitu pun dengan Plt Kepala BKPSDM Makassar, Andi Muh Yasir belum mau berbicara banyak. Dia mengarahkan ke sekretarisnya.
“Saya ndak bisa berkomentar banyak. Karena saya sejak Jumat yang lalu ndak ngantor. Saya harus isolasi mandiri (covid-19),” singkat Andi Yasir kepada LINTASTERKINI, via pesan singkat WhatsApp.
Berdasarkan informasinya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi perihal rencana seleksi terbuka itu. Ditandatangani Wakil ketua KASN.
Surat itu bernomor B-598/KASN/2020, diterbitkan 3 Februari 2020. Padahal, saat ini sudah memasuki tahun 2021.
Dalam penyampaian pada point ketujuh, KASN kepada Pj Wali Kota menegaskan pentingnya berkoordinasi kepada Calon Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar hasil Pemilukada 2020 lalu.
Begini bunyinya:
“Perlu kami tegaskan bahwa rencana pelaksanaan dan hasil seleksi terbuka untuk JPT pratama sebagaimana pada poin 1, harus dikoordinasikan dengan calon pejabat pembina kepegawaian (PPK) Kota Makassar, yang dalam hal ini Walikota Makassar hasil Pemilukada Tahun 2020. Bahwa koordinasi tersebut berkaitan dengan kelancaran dan kesimbungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar”.
Hal ini pun mendapat sorotan dari Pakar Hukum Tata Negara, Prof Aminuddin Ilmar. Yang menilai jika lelang jabatan ini terkesan dipaksakan.
“Padahal-kan sebentar lagi wali kota terpilih dilantik. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan mendasar untuk segera melakukan proses lelang,” pungkasnya.
Apalagi dia menilai pelaksanaan itu tidak merujuk pada aturan teknis.
Lalu Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini bertanya, apakah waktu yang dibutuhkan itu cukup bagi Pj wali kota?
“Saya melihat waktu pengumumannya cuma tujuh hari. Padahal aturan teknis itu minimal 14 hari. Setelah itu pemeriksaan berkas, lalu kemudian asesment, penulisan makalah dan presentasi dan terakhir wawancara. Setelah itu ditentukan tiga nama, lalu dimajukan kepada PPK dan nanti PPK mengajukan lagi kepada KASN untuk rekomendasi pelantikan,” terang Prof Ilmar yang juga pernah menjadi Pansel Lelang Jabatan lingkup Pemkot Makassar sebelumnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar terpilih, Danny Pomanto bilang, sejauh ini dirinya tidak pernah dikoordinasikan soal itu.
Komentar