Logo Lintasterkini

Limbah B3 Masalah Serius, DPRD Makassar Dorong Ada Perda Khusus

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Rabu, 05 Mei 2021 12:43

Limbah B3 Masalah Serius, DPRD Makassar Dorong Ada Perda Khusus

MAKASSAR — Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) masih menjadi persoalan di Kota Makassar. Legislator berharap ada perhatian khusus terhadap persoalan ini.

Limbah B3 biasanya ditemui di rumah sakit, puskesmas, bahkan toko-toko. Namun, pengelolaannya masih kurang tepat. Berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.

Seperti di Toko Bintang. Komosi C DPRD Makassar belum lama ini memberi peringatan. Mereka harus menuntaskan izin analisis dampak lingkungan (amdal) paling lambat (2/6/2021) mendatang.

Begitu juga di tempat pelayanan medis. Pada 2019 lalu, pengelolaan limbah B3 di RSIA Ananda sempat disorot. Tak sesuai standar opersaional prosedur (SOP).

Anggota Komisi C DPRD Makassar, Andi Pahlevi menegaskan persoalan limbah B3 ini harus mendapat perhatian serius. Bisa dengan mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait pengelolaan limbah B3.

“Kita lihat sekarang banyak fenomena banyak limbah B3, jadi saya pikir kita harus bisa membuatkan perda atau regulasi tentang limbah B3 supaya kita tahu batasannya, pengusaha di mana dan pemkot di mana,” kata Andi Pahlevi.

Menurutnya, hampir semua anggota Komisi C DPRD Makassar sepakat dengan pembentukan regulasi limbah B3 ini. Hanya saja, memang belum semoat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda).

“Mudah-mudahan ke depan kita masukkan di prolegdanya kita supaya kita bisa mewujudkan itu. Karena setahu saya, Pemkot Makassar belum ada perda yang mengatur soal itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebagai Kota Metropolitan, Makassar semestinya sudah mulai mengantisipasi segala kemungkinan. Termasuk potensi pencemaran lingkungan dari limbah B3.

“Kita cuma bisa mendorong. Nanti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terapkan,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3, DLH Makassar, Kahfiani mengakui memang belum ada perda yang mengatur soal limbah B3. Namun dia mendukung jika pengelolaan limbah B3 di Kota Makassar diatur dalam bentuk perda.

Hanya saja selama ini, pengelolaan limbah B3 mengacu pada aturan baru yakni PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi itu mengatur terkait tanggung jawab limbah B3.

“Lebih bagus lagi, lebih kuat kewenanganannya di daerah. Karena di regulasi itu ada beberapa yang masuk kewenangan daerah dab ada yang di kementerian,” tandasnya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Larang Salat Id di Karebosi, Ini Klarifikasi Danny Pomanto
Bersama Melawan Covid-1908 Mei 2021 00:19
Larang Salat Id di Karebosi, Ini Klarifikasi Danny Pomanto
Menurutnya, Pemkot Makassar tidak ingin terjadi konsentrasi massa dalam jumlah besar saat salat id berlangsung nanti....
ASN Nekat Mudik Lebaran 2021? Awas, Masyarakat Bisa Laporkan
Nasional07 Mei 2021 23:36
ASN Nekat Mudik Lebaran 2021? Awas, Masyarakat Bisa Laporkan
“Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini,” kata Rini....
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Diupayakan Bisa Dibayar Lewat Bank Sampah
News07 Mei 2021 23:34
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Diupayakan Bisa Dibayar Lewat Bank Sampah
"Tekhnisnya ini, warga membawa sampah yang dikumpulkan untuk dijadikan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 16.800 per bulan. Dan banyak sekali manfa...
Lindungi Masyarakat dari Pandemi, Godrej Indonesia Keluarkan Produk Saniter
Bersama Melawan Covid-1907 Mei 2021 23:07
Lindungi Masyarakat dari Pandemi, Godrej Indonesia Keluarkan Produk Saniter
"Kami menggabungkan keduanya menjadi satu elemen fungsi utama untuk mempercepat inovasi dalam upaya memastikan pengembangan produk secara progresif de...