Logo Lintasterkini

Los Karebosi Link Tidak Jadi Jaminan Kredit Perbankan

Muh Syukri
Muh Syukri

Rabu, 05 September 2012 03:27

Los Karebosi Link Tidak Jadi Jaminan Kredit Perbankan

MAKASSAR—Perbankan umumnya tidak menerima jaminan los Karebosi Link sebagai  jaminan kredit untuk biaya sewa,  karena hingga saat ini kawasan bisnis yang berada di bawah fasilitas lapangan itu belum mendapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami memberikan kredit pinjaman usaha kepada nasabah yang berusaha di Karebosi Link, namun yang dijaminkan adalah aset di luar Karebosi Link, bisa rumah tinggal atau rumah toko milik debitur tersebut,” kata seorang bankir senior di salah satu bank swasta di Makassar, Selasa (4/90.

Menurut dia perbankan mendukung kredit pembiayaan di Kawasan Bisnis Karebosi (KBK) Makassar karena daerah itu memiliki nilai transaksi bisnis yang tinggi.  “Bank itu melihat Karebosi Link sebagai lokasi strategis dan memberikan value yang baik bagi usaha,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pihak PT Tosan Permai belum menjadikan Los Karebosi Link sebagai jaminan kepada bank selama HPL belum diterbitkan oleh BPN. “Kalau HPL belum diterbitkan tidak mungkin Los Karebosi bisa jadi alas hak,” ujarnya.

Sementara itu investor Karebosi Link tidak khawatir dengan pernyataan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Sulsel EM Fachri beberapa waktu lalu, yang akan menutup sementara Karebosi Link karena hingga kini belum mengantongi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Direktur Utama PT Tosan Binsar J Samosir mengatakan, pihaknya tidak khawatir karena menerbitkan HPL adalah kewajiban Pemerintah Kota Makassar melalui BPN, sedangkan pihaknya hanya sebagai investor.

“Semuanya sudah kami serahkan ke pemerintah kota, biar pemerintah kota dan BPN yang menyelesaikan masalah HPL tersebut. Intinya, kami tidak khawatir dengan pernyataan Kepala BPN Sulsel, karena bukan kewajiban kami menerbitkan HPL,” tegas Binsar.

Apalagi menurutnya, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin juga sudah berkunjung ke Karebosi Link pasca pernyataan Kepala BPN Sulsel yang muncul di beberapa media lokal.

Intinya, Ilham meminta investor dan seluruh tenant atau pemilik kios di Karebosi Link tidak perlu khawatir, dan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa

Hingga hari ini, pihaknya dan seluruh tenan di pusat perbelanjaan yang terletak di bawah Lapangan Karebosi itu, tetap melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa. Tidak sedikit pun resah, atau terganggu dengan pernyataan Kepala BPN Sulsel yang katanya akan menutup sementara ruang publik itu.

Lagi pula, tambah Binsar, Karebosi Link sudah beroperasi selama lima tahun, tetapi kenapa baru sekarang diungkit soal HPL, terutama sejak Kepala BPN Sulsel dijabat oleh pejabat baru.

 

“Apalagi, semua proses pengurusan HPL ada di BPN, dan itu sudah diproses sejak Kepala BPN Sulsel dijabat oleh pejabat yang lama. Kenapa nanti Kepala BPN dijabat oleh pejabat baru, persoalan itu diungkit, padahal semua proses penguruan HPL ada di BPN,” katanya. (bisnis)

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi & Bisnis18 Juli 2024 19:43
Kalla Toyota Hadirkan Agya Limited Series, Angsuran 3 Jutaan dan Gratis Branding Special Edition
MAKASSAR – All New Agya menjadi salah satu kendaraan di segmen LCGC (Low-Cost Green Car) yang memiliki banyak peminat. City car ini menawarkan h...
News18 Juli 2024 18:19
Hendak Memancing di Perairan Bira Bulukumba, Tim Sar Gabungan Temukan Nelayan Hanyut di Perairan Jeneponto
MAKASSAR – H Salling (50), nelayan yang dilaporkan belum kembali melaut di perairan Bira Bulukumba akhirnya ditemukan Tim Sar Gabungan hanyut di...
News18 Juli 2024 13:59
Pelindo Regional 4 & Satgas Saber Pungli Sosialisasi Anti Korupsi di Pelabuhan
MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 bersama Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Penguatan...
Ekonomi & Bisnis18 Juli 2024 12:30
Tempuh ±800 Kilometer, Bank Indonesia Ajak Generasi Muda Sulawesi Selatan Perluas Digitalisasi Sistem Pembayaran
MAKASSAR – Bank Indonesia terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat akan berbagai kebijakan dan produk digitalisasi sistem pembayar...