JAKARTA– Pimpinan Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi ulang secara menyeluruh agar masalah kecurangan tersebut clear.
Bahkan permintaan Pimpinan Komisi II DPR RI yakni proses seleksi CPNS 2021 ini diulang secara menyeluruh.
Junimart menjelaskan, proses seleksi CPNS 2021 harus diulang agar dugaan kecurangan dapat diselesaikan.
Baca Juga :
- Wamenko Polkam Dorong Pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia, Frederik : Saya Dukung Tapi..
- Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital Dipangkas Rp 4,49 Triliun Sesuai Instruksi Presiden Prabowo
- Kinerja Nyata Selama Reses: Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang Bersama Fraksi Demokrat Membangun Solusi
“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima PRFM, Jumat (5/11/21).
Junimart mengaku mewaspadai jika ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021.
“Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang),” tanya Junimart
Dia menegaskan, terkait kecurangan itu. Sejak awal Komisi II DPR RI telah mengingatkan Kemenpan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat agar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT, serta harus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.
Dengan alasan sepanjang IT tersebut masih dikelola oleh manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan. Sekarang kan terbukti.
“Jauh-jauh hari, kita di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang,” papar Politisi PDI-Perjuangan itu.
Kendati begitu, Junimart juga menyebut bahwa Komisi II DPR RI selalu meminta agar kedua institusi tersebut dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan.
“Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang,” urainya.
Komentar