JAKARTA – Pemerintah diingatkan tidak menggunakan dana hasil cukai tembakau untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BJPS). Penggunaan dana cukai tembakau untuk menambal defisit BPJS, seakan-akan mengesankan penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal perokok.
Jelas saja, ada kesan simplifikasi alias mau gampangnya saja dari Pemerintah. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara dalam keterangan pers, Jumat (5/1/2018), sebenarnya tidak tepat jika dana cukai rokok yang digunakan untuk menutup defisit BPJS.
“Seolah-olah penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal dari perokok. Ini kan salah kaprah,” tegas Bhima Yudhistira.
Ia mengingatkan, jika Pemerintah ingin mengejar pajak sin tax, tidak semestinya menggunakan cukai rokok saja. Sayangnya, kata Bhima, Indonesia termasuk negara penganut extremly narrow atau sempit dalam menerapkan cukai.
Sejak adanya peraturan soal cukai, Bhima menjelaskan, hingga hari ini hanya ada 3 barang yang dikenakan tarif cukai yakni rokok, alkohol dan etil alkohol. Dari 3 barang itu, 95% hasil cukai berasal dari rokok. Sedangkan Thailand dan Singapuram punya lebih dari 10 barang kena cukai dan tidak bergantung dari rokok semata.
Sebaiknya, kata Bhima, Pemerintah sekarang fokus saja pada perluasan barang kena cukai yang berbahaya bagi kesehatan selain rokok. Logika sederhananya, asap kendaraan bermotor juga sama beresikonya dengan asap rokok.
“Kenapa minuman berpemanis tidak menjadi sasaran pajak dosa?,” tanya Bhima.
Sekali lagi, ditegaskan Bhima, jebolnya keuangan BPJS Kesehatan membuka peluang agar Pemerintah lebih kreatif memperluas basis pajak dosa. Tentunya juga harus dibicarakan baik-baik dengan pelaku industri bahwa cukai yang dipungut merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat yang kebetulan juga konsumen produk berbahaya itu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, ada alokasi dana Rp5 triliun yang bisa digunakan untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun depan. Dana tersebut berasal dari 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas daerah, seperti kesehatan.
“Kami bisa gunakan 75 persen dari 50 persen earmarking, kira-kira kontribusinya mencapai lebih dari Rp5 triliun,” ujarnya di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), beberapa waktu lalu. (*)
Komentar