Pengamat Kebangsaan Desak Kemendagri Batalkan Lelang Jabatan di Makassar
MAKASSAR – Belum juga ada keterangan resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menanggapi banyaknya sorotan menyikapi agenda seleksi terbuka pejabat eselon II.
Ada yang menilai lelang jabatan itu sarat dengan kepentingan politik. Seperti yang dikatakan Sekretaris Golkar Makassar, Abd Wahab Tahir belum lama ini.
Juga ada pihak yang menganggap lelang jabatan itu dipaksakan digelar menjelang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih.
Kini kebijakan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tersebut kembali disorot oleh Pengamat Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin.
Dosen Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar ini bilang, lelang jabatan itu melanggar aturan jika tidak mengikuti arahan KASN.
Sebab dalam suratnya, KASN memerintahkan Pj Wali Kota untuk berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 lalu. Namun, itu diindahkan.
Sejauh ini, Rudy Djamaluddin belum berkoordinasi dengan Danny Pomanto selaku kepala daerah terpilih.
“Penegasan KASN dalam suratnya jelas harus koordinasi (dengan wali kota) terpilih. Berarti melanggar aturan,” kata Arqam lewat rekaman videonya yang viral, Sabtu (06/02/2021).
Jelas kata dia, perintah KASN itu ditegaskan pada poin nomor 7 dalam surat rekomendasinya.
Olehnya itu, dia berharap agar KASN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan lelang jabatan tersebut.
“Kemudian saya juga meminta pimpinan DPRD kota Makassar untuk melakukan sidang paripurna darurat untuk memberi somasi tidak percaya ke Pj Wali Kota Makassar,” pungkasnya tegas.
Di lain sisi, Arqam mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak atau menunda mengikuti promosi terbuka itu.
“Sebaiknya ditunda dulu, tunggulah tanggal 17 Februari akan ada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru. Karena jika anda ikut tanggal 15 ini dan ke depan ada cacat administrasi maka akan dihentikan lagi,” imbuhnya.
“Terakhir saya meminta Pj Wali Kota Makassar menghentikan ini. Mari kita saling mengingatkan,” tutup Arqam.
Diketahui, Pemkot Makassar telah membentuk panitia seleksi (pansel). Lelang jabatan itu resmi dibuka Jumat kemarin, diawali dengan proses pendaftaran.
Seluruh agenda seleksi berlangsung selama 15 hari. Pada tanggal 15 Februari, hasil lelang jabatan itu akan diumumkan.
Danny Pomanto yang dikonfirmasi pun mengaku tidak mengetahui rencana Rudy Djamaluddin ini. Yang sedianya harus dikoordinasikan kepadanya selaku pengguna pejabat nantinya.
Baik Rudy Djamaluddin hingga pejabat di lingkup BKPSDM, sampai saat ini belum bisa dimintai keterangannya. (*)