KUTAI BARAT – Sejumlah pengusaha lokal yang bergerak dibidang molding dan mebel di Kutai Barat (Kubar) mengelujkan sulitnya mendapatkan bahan kayu seperti ulin dan bangkirai. Padahal Kubar diketahui sebagai gudangnya kayu.
Hal itu dikemukakan Direktur CV Berkah Kubar, Nooriman saat diwawancarai di kediamannya di Jalan Poros Trans Kubar-Samarinda belum lama ini. Menurutnya, sulitnya mendapatkan bahan baku kayu ulin dan bangkirai diduga karena bukan rahasia bahwa di Kubar jenis kayu Ulin dan Bangkirai, rata-rata semuanya dikirim ke luar Kubar alias ekspor.
“Hampir setiap hari kayu-kayu tersebut terbang keluar Kubar ,kecuali hari-hari besar nasional seperti hari lebaran barulah tidak ada kegiatan angkut mengangkut kayu,”ucap Nooiman.
Dikatakan, dirinya bukan mengadu atau iri dengan kegiatan orang-orang usaha kayu di lapangan. Namun, kata dia, setidak-tidaknya berbagi bahan baku dan jangan memonopoli.
“Artinya disisakan juga untuk pengusaha kecil lokal. Sekarang sudah susah dicari, kalau toh dapat harga kayu sudah selangit mahalnya. Malahan dihargai hampir sama dengan pengiriman ke Samarinda,”ujarnya.
Salah satu mebel produksi CV Berkah Kubar
Ia mengaku, tidak tahu aturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkayuan. Namun, sebaiknya ada yang mengatur pengambilan bahan baku kayu bagi pengusaha-pengusaha kecil lokal.
“Bagi yang mempunyai kewenangan dalam hal ini bisa membantu pengusaha lokal, sehinggah dapat mempermuda pengusaha-pengusaha kecil untuk menjalankan usaha dengan lancar,”ungkap Nooiman.
Nooriman menambahkan, saat ini pihaknya menolak pesanan beberapa jenis kayu karena tidak ada bahan baku. “Saat ini kami tolak beberapa jenis. Antara lain, produksi seperti Kursi tamu, meja makan, kursi hias, meja hias, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu. Pokoknya apa saja yang terbuat dari kayu, untuk sekarang kami tolak pesanannya karena tidak ada bahan baku,” terangnya lagi.
Ia berharap, kedepan sesama pengusaha kecil lokal bisa kompak membantu pemerintah dengan berkewajiban membayar pajak untuk tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Bagi yang belum membayar pajak, diharapkan pemerintah untuk menertipkan,” tegasnya. (*)