Logo Lintasterkini

Bawaslu Pinrang Gelar Rakor Mitra Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Aroelk Lintas Terkini
Aroelk Lintas Terkini

Selasa, 06 Desember 2022 14:00

Bawaslu Pinrang Gelar Rakor Mitra Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

PINRANG — Bawaslu Kabupaten Pinrang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitra Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan tema “Sinergitas Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Pemilu”, Selasa (6/12/2022). Kegiatan ini dilaksanakan di Kafe Exotico dengan dihadiri unsur terkait dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Pinrang seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNi dan lainnya

Kegiatan yang digelar secara virtual (Zoom) ini menghadirkan Nara Sumber (Narsum) Guru Besar Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Makassar (UMM) Prof Dr Hambali Thalib dan Komisioner Bawaslu Sulsel Dr Azry Yusuf.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf dalam pemaparannya mengungkapkan, tindak pidana pelanggaran pemilu tidak sama dengan tindak pidana umum lainnya maupun pidana khusus.

“Pelanggaran Pemilu didominasi pelanggaran administrasi. Makanya, sebelum masuk ke ranah pidana pemilu, wajib melalui proses saran perbaikan,” ungkap Azry Yusuf.

Azry menyebutkan masalah pelanggaran maupun sengketa Pemilu itu juga waktunya semua dibatasi. Untuk tanah kepolisian cuma 14 hari, Kejaksaan cuma 5 hari dan Pengadilan 7 hari,. “Batas pelaporan juga cuma tujuh hari, dan berkas P18 juga cuma boleh satu kali bolak balik,” sebutnya.

Sementara itu, Prof Dr Hambali Thalib dalam pemaparannya membeberkan jika tindak pidana pemilu memang tidak sama dengan tindak pidana biasa..

“Ada karakter yang tidak sama dengan tindak pidana biasa. Kalau dalam bahasa akademiknya, masalah pelanggaran pemilu itu bisa disebut spesialis produk. Dalam penanganannya diperlukan kehati-hatian, dimana semua unsur yang terlibat dalam Sentra Gakumdu bekerja secara kolektif,” ungkap Hambali Thalib.

Namun pada kesempatan ini, Hambali Thalib melemparkan wacana kemungkinan adanya penerapan sistem Restoratif Justice dalam penanganan pelanggaran pemilu.

“Dalam hal tertentu mungkin bisa diselesaikan secara Restoratif Justice Sistem. Namun itu perlu penguatan hukum dan bisa saja dimasukkan dalam turunan Peraturan Bawaslu,” bebernya.

Hambali menambahkan, penyelesaian pelanggaran pemilu dengan metode Restoratif Justice Sistem bukan menghilangkan tanggungjawab, melainkan semata-mata untuk pemilihan dan keseimbangan.

Komisioner Bawaslu Pinrang, Ruslan Wadud selaku Korlip Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pidana Pemilu mengatakan, kegiatan Rakor ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi dan buka mencari perbedaan antara Mitra maupun unsur yang terkait dalam Sentra Gakumdu. (*)

 Komentar

 Terbaru

News30 Januari 2023 11:55
Pimpin Sertijab Empat Kapolsek, Kapolres Pinrang : Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat
PINRANG — Kapolres Pinrang AKBP Santiaji Kartasasmita memimpin langsung jalannya Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) empat Kapolsek jajarann...
News30 Januari 2023 11:02
Forkopimda hingga Komunitas Rayakan Ulang Tahun Danny Pomanto Ke-59
MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, menginjak usia yang ke-59 tahun, Senin (30/1/2023). Pergantian umur tid...
News30 Januari 2023 09:04
Kenakan Sepatu dari UMKM di Maros, Gubernur Sulsel Dorong Penggunakan Produk Dalam Negeri
MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terus mendorong penggunaan produk dalam negeri. Hal itupun terus digalakkan Andi Sudirman, b...
News30 Januari 2023 08:17
F8 Makassar Kembali Masuk Kalender Top 10 KEN 2023
MAKASSAR – Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 Makassar kembali masuk dalam kalender Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2...