GOWA–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menyambangi Kantor Dinas sosial (Dinsos) di bilangan Masjid Raya, Senin (6/1/2020).
Kedatangan Bawaslu Gowa kali ini guna mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tak hanya itu, Bawaslu Gowa juga memutuskan turun menanggapi unggahan simbolik “Doboloki” yang dilakukan Dinas Sosial Gowa dan telah berbedar di kalangan masyarakat luas melalui Media Sosial.
Baca Juga :
Komisioner Bawaslu Gowa, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL), Juanto Avol mengatakan bahwa pihaknya datang untuk mengingatkan terkait netralitas ASN menghadapi Pilkada serentak 2020
Menurutnya, walau belum ada slogan resmi, akan tapi opini publik sudah terbangun melalui simbolik itu.
“Untuk itu, Bawaslu melakukan pencegahan agar ASN tetap netral menjelang pilkada 2020,” kata Avol.
Senada dengan Koordiv Penindakan Pelanggaran, Yusnaeni, mengingatkan posisi strategis Dinsos yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Yusnaeni menjelaskan bahwa Dinas Sosial dinilai memiliki posisi yang sangat strategis. Sebab, program dinas sosial bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Hal ini tentu sangat rawan dalam Pilkada sebab Dinas Sosial sangat dekat dengan Masyarakat,” Ungkap Yusnaeni.
Lebih lanjut Yusnaeni berharap, Dinsos tidak melakukan hal yang menguntungkan salah satu pasangan calon pilkada 2020 ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Koordiv Hukum, Data dan Informasi, Saparuddin, menyampaikan aturan hukum yang mengatur tentang Etika dan Netralitas ASN.
Hal itu diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 5, Tahun 2014 tentang ASN.
Ada pula PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan Kode Etik PNS, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Serta surat edaran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Syamsuddin Bidol menyampaikan langsung ke jajarannya untuk tidak memposting tagline maupun simbol yang mengundang kontroversi Publik.
“Saya kepala dinas dan jajaran bertekad untuk menjalani aturan perundang-undangan yang berlaku tentang etika dan netralitas ASN” Ujarnya
Syamsuddin juga memperingati ASN yang sempat memposting kata *#2020DOBOLOKI* dan meminta postingan tersebut untuk di hapus dari medsos Dinsos. (*)
Komentar