MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar dibuat heran dengan kebijakan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin melaksanakan lelang jabatan setingkat eselon II menjelang pelantikan Danny-Fatma.
Meski dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, namun itu tetap saja membuat legislator Makassar bingung.
Seperti apa yang dikatakan Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir. Sebab menurutnya, upaya itu tidak total dilakukan. Masih ada jabatan lowong yang tidak terakomodir pada lelang jabatan itu.
Baca Juga :
“Membingungkan memang. Kenapa OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang kosong tidak ikut dilelang. Seperti Damkar, Dinkes dan KB. Itukan dijabat pelaksana tugas. Ada apa?,” pungkas Sekretaris Golkar Makassar ini kepada LINTASTERKINI, Minggu (07/02/2021).
Abd Wahab menduga, lelang jabatan ini memiliki motif terselubung. Tidak jauh-jauh dengan kepentingan politik.
Yang sebenarnya kata dia, hanya ada satu OPD saja yang akan diisi pejabat defenitif hasil dari seleksi terbuka tersebut.
“Lelang ini punya motif, jelas motif politiknya. Saya membacanya demikian. Sebenarnya satu OPD yang mau diisi. Agar tidak terkesan politik, makanya dibuat seolah-olah ada lelang, padahal targetnya hanya satu OPD,” ujar Abd Wahab.
Sebagaimana dalam surat pengumumannya, panitia seleksi hanya membuka pendaftaran untuk delapan jabatan lowong.
Di antaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Kemudian, Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, juga Sekretaris DPRD Makassar.
Pendaftaran lelang jabatan ini telah dibuka sejak tanggal 6 hingga 8 Februari. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi selama sehari, 8 Februari.
Untuk tes kompetensi managerial dan pembuatan makalah, pansel menjadwalkannya pada 9 Februari. Dilanjutkan dengan tes kompetensi bidang sekaligus wawancara pada 10 Februari.
Setelah itu, penyampaian hasil akan diserahkan pansel ke pejabat pembina kepegawaian pada 11 Februari. Ditutup dengan agenda pengumuman hasil pada 15 Februari mendatang.
Komentar