MAKASSAR – Sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, dalam bidang sosial, dipaparkan Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, pada coffee morning dengan insan pers di Aula Kantor Dinas Sosial Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (6/8/2024).
Dalam coffee morning itu, turut mendampingi Kepala Bidang Humas Diskominfo Sulsel, Fitra, serta jajaran dari Dinas Sosial Sulsel, di antaranya kepala bidang dan pejabat terkait lainnya.
Adapun beberapa yang disampaikan, yakni program prioritas Pj Gubernur Sulsel dalam upaya penurunan prevalensi stunting, kemiskinan, dan mitigasi bencana.
Baca Juga :
Disampaikan bahwa jumlah warga Sulsel sekitar 9,4 juta jiwa yang 4,6 juta di antaranya terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Data itu merupakan masyarakat kategori miskin dan berpotensi miskin. Sementara, untuk data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 305 ribu keluarga atau sekitar 1 juta jiwa.
Abdul Malik menyebutkan program prioritas di Dinas Sosial tidak lepas dalam 8 program prioritas Pj Gubernur Sulsel. “Penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas consern Bapak Pj Gubernur Sulsel. Dinas Sosial bersama OPD terkait lainnya, bersinergi dalam menurunkan stunting,” katanya.
Dari 4,6 juta data DTKS, pemerintah meng-cover BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 3,4 juta jiwa. Jika ditemukan adanya masyarakat kurang mampu namun tidak ter-cover BPJS gratis, maka Dinas Sosial Sulsel akan mengusulkan melalui CSR.
Dalam upaya penurunan prevalensi stunting, Dinas Sosial juga menghadirkan program Gerakan Gemar Makan Telur yang sudah dilakukan sebanyak 10.000 anak di bawah 5 tahun dan 10.000 ibu hamil di 24 kabupaten/kota yang dipusatkan di Kabupaten Wajo.
Dinas Sosial juga memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Dengan dilakukan asesmen, hingga pendampingan dan mendapatkan bantuan.
“Berkat arahan Bapak Penjabat Gubernur Sulsel, mendorong kami di Dinas Sosial, bagaimana tidak hanya bekerja di kantor. Namun selalu juga turun menginvestigasi jika ada laporan dan ditemukan masyarakat yang memiliki masalah sosial. Kita juga bekerja sama dengan NGO dalam pendampingan masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Dinas Sosial Sulsel juga menjadi salah satu garda terdepan dalam penyaluran bantuan logistik maupun evakuasi jika terjadi bencana. Seperti bencana banjir dan longsor yang terjadi pada bulan Mei 2024 lalu, yang terjadi di Kabupaten Luwu dan beberapa daerah lainnya.
“Kami juga berkoordinasi dengan program Nasional melalui program KSB (Kampung Siaga Bencana) Program Mitigasi Bencana di Daerah yang diprakarsai Kementerian Sosial RI. Kampung siaga bencana ini program dari kementerian sosial di mana itu bagian dari pada minitasi bencana, menyiapkan kompetensi manusia di lokasi yang rawan bencana. Mereka diberikan pelatihan atau diberikan skill bagaimana menangani kalau ada bencana,” jelasnya.
Terlebih, kata dia, Sulsel merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Sehingga pentingnya mitigasi bencana dilakukan secara terstruktur. “Kampung siaga bencana ini ada di Pangkep, Maros, Sinjai, Bone dan Palopo. Kami berharap terus memberikan program kampung siaga bencana, salah satu provinsi rawan bencana adalah Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya struktur penanganan bencana itu sudah ada di Sulawesi Selatan, terutama bagaimana logistik nya. 24 kabupaten kota itu di Sulawesi Selatan sudah ada gudang logistik,” terangnya.
Komentar