JAKARTA — Penambahan kasus positif Covid-19 per 7 Januari bertambah 9.321 kasus dengan jumlah kasus aktif 114.766 kasus atau persentasenya 14,4% dibandingkan rata-rata dunia 25,81%. Jumlah kesembuhan sebanyak 659.437 kasus atau 82,7% dibandingkan rata-rata dunia 72,03%.
Pada kasus meninggal sebanyak 23.520 kasus atau 2,9% dibandingkan rata-rata dunia 2,16%. Meski demikian, penambahan angka kasus per hari ini menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, sangat disayangkan karena mencapai angka tertinggi dalam penambahan kasus harian.
Lonjakan kasus hari ini juga dinilai sebagai dampak dari masa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 dan akibat semakin abainya masyarakat dalam kepatuhan disiplin protokol kesehatan.
“Berat bagi saya untuk menyampaikan data ini. Penambahan kasus positif harian per hari ini, adalah yang tertinggi sejak awal pandemi (Maret), mencapai 9 ribu. Bahkan angka ini meningkat hampir 500 (kasus) hanya dalam waktu satu hari ini. Ini adalah imbas dari libur panjang,” ujar Wiku memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Seharusnya, perkembangan kasus Covid-19 paska libur panjang 3 periode sebelumnya, bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Malahan paska libur panjang periode keempat di tahun 2020, penanganan Covid-19 belum bisa diperbaiki, meskipun pemerintah sudah bekerja keras menekan penularan kasus.
“Ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu untuk segera dihentikan,” tegas Wiku.
Dari data Sistem Monitoring Bersatu Lawan Covid (BLC) Perubahan Perilaku terlihat sejak Minggu ketiga September hingga minggu keempat Desember, grafik persentase kepatuhan menurun. Pada kepatuhan memakai masker, menurun 28%, persentase kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan menurun 20,6%.
“Temuan minggu ini sangatlah berbahaya. Karena menggambarkan adanya sikap abai di tengah masyarakat atas pentingnya penerapan protokol kesehatan. Sikap abai ini bukan hanya semata-mata kesalahan masyarakat, tetapi juga bagian tidak berhasilnya penegakan dan pengawasan dari masing-masing pemerintah daerah,” kritik Wiku. (*)