MAKASSAR — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menggelontorkan dana hibah bagi hotel dan restoran yang terdampak Pandemi Covid-19. Untuk Kota Makassar, dana hibah yang dialokasikan untuk membangkitkan industri hotel dan restoran tahun anggaran 2020 ini totalnya Rp.48,8 Milyar.
Namun sayangnya, proses administrasi yang diduga lamban, sampai akhirnya memasuki tahun 2021, dana hibah tersebut tak kunjung dicairkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Padahal dana hibah ini sangat diperlukan untuk menggerakkan industri hotel dan restoran di Kota Makassar.
Hal inilah yang memicu aksi protes dari Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Sulawesi selatan. Para pengusaha hotel dan restauran mengancam akan menunda pembayaran pajak tahun ini.
Baca Juga :
Padahal nilai pajak yang disetor para pengisaha hotel dan restauran di masa pandemi ini memcapai Rp.180 Milyar per tahun. Pajak tersebut berasal dari sebanyak 300 unit restauran dan 400 unit hotel di Sulawesi selatan.
Sebagai bentuk protes, Pengurus PHRI Sulsel yang diketuai Anggiat Sinaga telah mendatangi DPRD Kota Makassar untuk mengadukan tidak cairnya urusan dana hibah tersebut. Setelah ke DPRD Makassar, Pengurus PHRI juga menemui Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Jamaluddin.
“Saya sebagai Pj Wali Kota Makassar meminta maaf pada rekan-rekan PHRI Sulsel keterlambatan pencarian dana hibah ini. Insya Allah kita segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar kiranya dana hibah tahun 2020 itu, bisa dicairkan tahun 2021 ini,” kata Rudy Jamaluddin, Rabu (3/2/2021).
Dikatakan Rudy, aksi yang dilakukan PHRI Sulsel merupakan imbas dari kekecewaan mereka. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar harus segera menindaklanjuti keluhan tersebut.
“Hal ini harus diperhatikan. Saya mengajak Ketua PHRI Sulsel untuk bersama-sama ke Jakarta, memperjuangkan dana hibah ini ke Kementerian Pariwisata juga Kementerian Keuangan, dan berharap bisa segera disalurkan,” ujar Pj Walikota Makassar, Prof. Rudy Jamaluddin.
Menurut dia, sektor perhotelan dan restauran menjadi industri yang sangat membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, dirinya berjanji akan bersama PHRI memperjuangkan pencairan dana hibah tersebut. (*)
Komentar