MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di 2017 lalu, membentuk Laskar Peduli Pajak (LPP).
Ratusan LPP selama ini disebar di hampir seluruh tempat usaha. Seperti di restauran, hotel, tempat hiburan dan parkir. Ditugaskan untuk membantu Bapenda mencatat transaksi.
“Tugas kami itu di lapangan mencatat transaksi per hari untuk mengetahui berapa PB 1 (PPN 10%) yang wajib pajak kenakan ke pengunjung/pelanggang,” ungkap salah satu petugas LPP, Muh Idris, Kamis (08/03/2021).
“Dalam sehari itu, kami dibagi dua shift. Tergantung jam berapa wajib pajak buka dan tutup. Misalnya, wajib pajak buka jam 10 pagi tutup jam 10 malam, itu dibagi dua shift,” lanjutnya.
Namun, selama masa pandemi covid-19, LPP difokuskan mencatat transaksi parkiran dan restauran saja.
Idris sendiri mengaku sudah bekerja sebagai LPP sejak 2017 lalu. Biaya pengganti transportasi yang diterimanya selama ini masih manual. Belum melalui via transfer.
“Baru bulan kemarin di awal Maret 2021 kami disuruh buat rekening BPD. Katanya biaya transpor tidak diberikan manual lagi. Itu pun katanya, maunya BPK harus melalui rekening. Tapi, sampai sekarang belum juga ditransfer,” ungkapnya.
Dia juga bilang, dirinya bersama ratusan LPP lainnya belum menerima biaya pengganti transportasi sejak Januari hingga Maret 2021.
Plt Kepala BPKA Makassar, Helmi Budiman menyebut baru akan mengecek perihal keterlambatan pencairan biaya pengganti transportasi LPP.
“Saya coba telusuri di staf keuangannya (Bapenda). Semoga Minggu ini ada solusinya,” singkatnya.(*)