MAKASSAR – Ratusan pengemudi ojek online mengepung kantor DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (8/9/2022) pagi. Mereka datang melaksanakan unjukrasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut segera menaikkan tarif ojek online.
Massa dari berbagai kelompok dan komunitas ojek online di Makassar menuntut agar anggota dewan Sulsel segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait kenaikkan tarif ojol setelah kenaikkan harga BBM bersubsidi.
Padahal pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menaikkan tarif ojek online di seluruh Indonesia pertanggal 10 September nantinya. Namun, hal itu dianggap oleh para pengemudi ojek online hanya sebuah isu belaka saja.
“Itu hanya isu, kita butuh bukti, di lapangan hari ini terjadi tidak seperti itu,” kata koordinator aksi Bujog, Kamis (8/9/2022).
Untuk diketahui, kenaikan tarif ojol yang akan berlaku oleh Kementerian Perhubungan Makassar masuk pada zona tiga yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tarif antara Rp 9000 hingga Rp 11.000.
Namun, menurut Bujog bahwa kenaikan tarif yang telah ditetapkan pemerintah itu tidak cukup untuk beban operasional para pengemudi setelah kenaikan harga BBM.
“Kita inginkan kenaikan tarifnya itu naik sekitar 20 persen. Itu sudah ideal,” ungkapnya.
Pantauan di lokasi, ratusan pengemudi ojek online melakukan orasi secara bergantian menyampaikan aspirasinya agar pemerintah dapat segera menaikkan tarif ojek online dan meminta agar bisa bertemu dengan anggota dewan Sulsel.
Setelah berorasi, massa kemudian ditemui oleh dua orang anggota DPRD Sulsel yakni, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif dan anggota komisi C, Januar January.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengungkapkan bahwa seluruh anggota DPRD Sulsel sepakat terkait kenaikkan tarif ojol seiring dengan naiknya harga BBM.
“Hari Senin nanti kita akan rapat dengan gubernur. Kami dengan gubernur sudah sepaham untuk menaikkan tarif ojek online,” kata politisi Partai Nasdem saat menemui massa aksi.
Setelah ditemui anggota DPRD Sulsel, massa aksi kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan tuntutan yang sama.
Komentar