MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah (DPPPA-KB Dalduk) Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan ‘Workshop Emansipasi Perempuan di Era Digital’ dengan judul Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi.
Kegiatan yang diselenggarakan di Gardenia Hall, Claro Hotel Makassar, Sulsel digelar selama 2 hari. Dibuka Sabtu 09 Desember 2023 dan berakhir Minggu 10 Desember 2023.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas DPPPA-KB Dalduk Pemprov Sulsel Hj. Andi Mirna didampingi Kepala Bidang di OPD Dinas DPPPA Dalduk, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari dan berbagai komunitas atau kelompok ekonomi perempuan.
Baca Juga :
Kepala OPD Dinas PPPA-KB Dalduk Sulsel Hj Andi Mirna dalam sambutan awal mengungkapkan workshop digelar agar memberi edukasi secara mendalam bagi komunitas-komunitas perempuan yang ada di berbagai daerah di Sulsel.
“Kita awali sambutan dengan memberi kabar kepada khalayak banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan untuk itu perlunya kita hadirkan workshop dan alhamdulillah ini merupakan bentuk dukungan juga dari Ketua DPRD Sulsel Ibu Andi Ina bagi sesama perempuan,” kata Andi Mirna, Sabtu 09 Desember 2023.
Selain itu kata Andi Mirna dalam kegiatan ini dibekali pengetahuan akses permodalan bagi komunitas atau kelompok perempuan yang aktif dalam hal wirausaha atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina memberi sambutan sekaligus membuka acara workshop secara resmi dengan memuji peran perempuan di berbagai sektor. Meski begitu Andi Ina berharap program-program yang berorientasi terhadap kemajuan perempuan didukung dengan anggaran mumpuni.
“Sebagai perempuan harus mendukung perempuan. Alhamdulillah sebagai perempuan saya mencatat sejarah dalam proses pemilihan langsung sebagai perempuan pertama menjadi Ketua DPRD Sulsel. Semoga ini menjadi pembuka bagi perempuan lain apakah selanjutnya melanjutkan estafet kepemimpinan ketua DPRD Sulsel atau menjadi pemimpin di sektor lain,” ujar Andi Ina.
Kendati demikian, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan perempuan didukung peningkatan anggaran di masa depan.
Terakhir Andi Ina menyinggung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana korban-korbannya juga merupakan perempuan tanah air. Untuk itu tokoh perempuan asal Kabupaten Barru ini menilai perempuan harus tangguh dan mandiri memanfaatkan digitalisasi. (*)
Komentar