Muhamad Hamka
Dalam dataran teoritis, demokrasi sejatinya kekuasaan yang dikonstruksi dan berdiri di atas kehendak rakyat; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seturut dengan itu, demokrasi meniscayakan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex).
Dalam konteks Indonesia, rumusan teoritis (ideal) demokrasi di atas bisa dikatakan belum menemukan habitusnya. Kalau mau jujur, demokrasi Indonesia masih “bersolek diri†dalam wajah prosedural. Demokrasi yang kerap dibajak oleh para elit dalam lekak-lekuk prosedural. Tujuannya cuma satu yakni memburu dan memupuk kekuasaan.
Sehingga demokrasi bukan lagi sebuah cita ideal sebagaimana rumusan teoritisnya di atas. Namun demokrasi hanya menggeliat dalam poros kekuasaan kelompok elit (politik). Akhirnya, demokrasi menjelma menjadi elitkrasi yakni kekuasaan yang dibangun di atas kehendak privat elit politik; dari elit, oleh elit dan untuk elit beserta komplotanya.
Anomali Demokrasi
Praktik kekuasaan yang dibajak oleh kehendak privat para elit ini menjadikan demokrasi syarat dengan anomali. Anomali demokrasi ini bisa dilihat dari berupa meluasnya hak-hak sipil-politik di satu sisi, sementara pada sisi yang lain hak-hak sosial-ekonomi mengalami defisit. Hak-hak sipil-politik rakyat ini memang terbuka secara luas tapi bukan berarti rakyat menikmati sepenuhnya hak tersebut. Karena secara substansial, hak-hak sipil-politik tersebut kerap diplintir oleh elit politik untuk kepentingan kekuasaannya.
Sementara hak-hak sosial dan ekonomi hanya menjadi mimpi di siang bolong bagi rakyat. Kesejahteraan yang digerus, pendidikan yang direstriksi, hingga budaya yang kerap dipolitiking adalah pemandangan umum yang sering terjadi republik ini. Anomali demokrasi ini ujungnya semakin menjauhkan rakyat dari cita ideal demokrasi sebagaimana penulis sebut di awal tulisan ini.
Problema anomali demokrasi ini bukan tanpa kosekwensi serius. Pertama, ketika ruang demokrasi “terkanalisasi†dalam lekak-lekuk prosedural dan mengabaikan substansi demokrasi yang meniscayakan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi, maka kosekwensinya adalah rakyat semakin tak percaya dengan demokrasi. Bahkan rakyat sangat berpotensi untuk menggunakan langkah-langkah radikal dalam mengartikulasikan kehendak politiknya, sebagai akibat tersumbatnya demokrasi dalam ruang pergumulan publik. Serta yang tak kalah seriusnya adalah rakyat kembali merindukan rezim otoritarian model orde baru.
Hasil penelitian sebuah lembaga survei dua tahun silam yang menempatkan mayoritas responden rindu dengan rezim orde baru tentu bukan perkara sepele. Terlepas dari adanya pro-kontra publik terhadap hasil survei tersebut, survei ini menjadi alarm pengingat bagi semua stakeholder demokrasi, bahwa ekspektasi publik yang besar terhadap hadirnya orde reformasi belum terjawab.
Kemiskinan yang realitasnya masih menjamur, korupsi (elit) yang kian menggurita, dan problema kekerasan yang semakin marak adalah beberapa contoh bagaimana demokrasi yang tergerus dalam kehendak privat elit ini menjadikan demokrasi (substansial) mandul tak bertaji.
Kedua, demokrasi yang tergerus dalam arogansi kehendak privat elit ini menjadikan rakyat skeptis sekaligus terjerembab dalam sikap tuna kuasa (ketiadaan kekuasaan). Ketiadaan kekuasaan (powerlessness) ini akan menjadikan kekuasaan bakal bertumbuh mencakar langit, karena kontrol rakyat tak ada akibat terbelenggu dalam ketiadaan kekuasaan. Dampak lanjutannya adalah menyuburkan korupsi dan lebih jauh lagi menumbuh-suburkan otoritarianisme.
Untuk itu demokrasi harus diposisikan kembali sebagai medium untuk memperjuangkan kepentingan popular kerakyatan. Di sinilah dibutuhkan politikus-politikus adiluhung yang siap memanifestasikan politik yang berorientasi kerakyatan. Politisi yang siap mengabdikan dirinya demi terwujudnya kemaslahatan bersama dan bekerja di atas landasan kemanusiaan. Politikus model ini senantiasa mengedepankan spirit kearifan dan kebajikkan dalam mengartikulasikan kehendak politiknya.
Pendidikan Politik
Politikus model ini bisa lahir dalam jagad politik Indonesia, ketika rakyat menjatuhkan pilihan politiknya dengan menggunakan akal budi dan hati nurani. Hal ini akan terealisasi manakala rakyat sudah cerdas dan melek politik. Dan ini bukan lahir dari ruang hampa tapi melalui proses pendidikan politik yang tekun dan telaten.
Namun sayangnya, pendidikan politik hanya menjadi hiasan AD/ART bagi sebagaian besar partai politik (parpol), karena mereka tak pernah mengimplementasikanya secara sungguh-sungguh. Mereka takut, kalau pendidikan politik ini diaktualisasikan secara konsekwen, maka akan banyak konstituen yang meninggalkan partai tersebut. Karena para konstituen akan tahu borok parpol tersebut. Jadi, tak heran kalau partai politik termasuk salah satu institusi politik yang banyak menciptakan koruptor.
Olehnya itu, pendidikan politik ini diharapkan akan dihadirkan oleh lembaga-lembaga pegiat demokrasi, selain mendesak parpol untuk menjadikan pendidikan politik sebagai agenda utama dan mendesak. Kalau pendidikan politik ini bisa terinternalisasi dengan baik pada seluruh lapisan massa-rakyat sehingga melahirkan masyarakat yang melek (sadar) akan politik, maka kerinduan hadirnya politikus adiluhung yang bekerja diatas landasan kemanusiaan dan senantiasa mendahulukan kehendak publik (res-publica) dalam aktus politiknya bakal segera terwujud.
Juga yang tidak kalah urgennya adalah rasionalitas publik yang tak boleh mati. Dengan rasionalitas tersebut, publik senantiasa melancarkan kritik konstruktif terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang. Sebagaimana yang direfleksikan oleh seorang Sosiolog Jerman, “kritik yang tak jemu-jemunya dan dari saat ke saat menjaga agar pohon kekuasaan tidak bakal bertumbuh mencakar langit.†Semoga!
Muhamad Hamka
Analis Sosial & Politik/berdomisili di Takengon, Aceh
Komentar