Logo Lintasterkini

PPKM Mikro, Upaya Menekan Laju Pandem

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Kamis, 11 Februari 2021 22:13

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito.

JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro (PPKM Mikro). Kebijakan PPKM Mikro hingga tingkat RT/RW untuk pengendalian COVID-19 diterapkan mulai 9-22 Februari 2021.

PPKM Mikro ini berlaku pada 7 Provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan, dan bukan pelarangan.

“Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar (targeted),” jelas Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc, PhD selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Rabu (10/2/2021).

Menurut Prof. Wiku, pemerintah sudah lakukan analisis PPKM jilid I dan II setelah diterapkan di 98 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali, di pekan keempat mulai turun penularannya. Pada akhir pekan ketiga pelaksanaan PPKM, angka kasus aktifnya 16,24%, lalu di akhir pekan keempat turun menjadi 15,23%.

“Kalau diterapkan lebih mikro seperti sekarang, maka akan lebih efektif,” kata Prof. Wiku.

Dia menambahkan.dalam penerapannya, PPKM Mikro membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50%. Untuk kegiatan sekolah dilakukan secara online.

Lalu wilayah Desa atau Kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat. Penerapan PPKM Mikro juga menerapkan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT: zona hijau tidak ada kasus positif Covid-19, zona kuning apabila ada 1-5 rumah yang terdapat kasus positif, zona oranye apabila ada 6-10 rumah yang terdapat kasus positif, dan zona merah bila lebih dari 10 rumah yang terdapat kasus positif.

Terhadap kekhawatiran bahwa PPKM Mikro ini akan menyulitkan pelaku usaha kecil, Prof. Wiku mengatakan pelaku usaha justru lebih diuntungkan dengan kebijakan ini. Pembatasan aktivitas tidak dilakukan secara luas, sehingga potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial yang aman dari COVID-19 itu bisa dilakukan.

“Ini bentuk mengendalikan COVID-19 yang bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga sosial ekonomi. Intinya kebijakan ini menunjukkan bahwa semua punya peran untuk bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan pandemi,” tutup Prof. Wiku. (*)

 Komentar

 Terbaru

Penerimaan Pegawai Kontrak di Disdamkar Makassar Akan Dibuka Via Online
News07 Maret 2021 18:27
Penerimaan Pegawai Kontrak di Disdamkar Makassar Akan Dibuka Via Online
Hanya saja kata Muncu, untuk proses pemberkasan tetap dilakukan tatap muka. Sebab, pelamar harus memasukkan berkasnya....
Empat Bocah Terseret Arus Sungai Pajalesang, Dua Ditemukan Selamat
Peristiwa07 Maret 2021 18:21
Empat Bocah Terseret Arus Sungai Pajalesang, Dua Ditemukan Selamat
"Ada empat orang anak yang terseret arus sungai, dua anak selamat dan dua anak lainnya dalam pencarian," kata Nuansa, Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pal...
Polemik Dana BMS di Pinrang, Nasabah Tuntut Sekolah Bertanggung Jawab
News07 Maret 2021 18:03
Polemik Dana BMS di Pinrang, Nasabah Tuntut Sekolah Bertanggung Jawab
"Saya terdaftar menjadi nasabah BMS pada tahun 2015, uangku belum saya ambil itu Rp20 juta di sana," kata Hamdani, Minggu (7/3/2021)...
Komisi D Sepakat Disdamkar Batalkan dan Buka Penerimaan Pegawai Kontrak Baru
Pemerintahan07 Maret 2021 17:58
Komisi D Sepakat Disdamkar Batalkan dan Buka Penerimaan Pegawai Kontrak Baru
Pada RDP tersebut, semua pihak sepakat untuk kembali membuka pendaftaran dengan membentuk tim kepanitiaan....