MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital melalui SIA SPBE. Berlangsung di Gedung Makassar Government Center lantai 7, Selasa (11/11/2025).
Mengangkat tema Sinergi dan Kolaborasi Perangkat Daerah Menuju Pemerintah Digital Terpadu dan Efektif. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penyusunan dan reviu arsitektur serta peta rencana e-government daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menegaskan pentingnya transformasi digital yang terarah. Ia menyampaikan pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan layanan elektronik.
Baca Juga :
“Pemerintah saat ini didorong untuk tidak hanya menyediakan layanan berbasis elektronik, tetapi juga memastikan keterpaduan antar sistem agar tercipta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,” ujar Roem.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital menjadi dasar pembentukan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Langkah ini dinilai mampu mempercepat penerapan SPBE.
Roem menilai hadirnya aplikasi SIA SPBE memberi dukungan besar bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan digital.
“Aplikasi SIA SPBE hadir sebagai instrumen penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan arsitektur SPBE yang komprehensif,” katanya.
Ia menekankan perlunya keselarasan antar layanan digital. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci agar pembangunan sistem tidak berjalan terpisah.
Turut tampil sebagai pembicara, Muhammad Roem menyampaikan topik mengenai Capaian dan Arah Penguatan Arsitektur SPBE Kota Makassar 2026. Fokusnya pada perkembangan dan sasaran penguatan sistem digital kota.
Materi kedua dibawakan Muzzaman Almadani, Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ia memaparkan penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Kota Makassar pada SIA SPBE v2 serta pengenalan portal SIA-SPBE.
Bimtek yang diikuti perwakilan tiap perangkat daerah Pemkot Makassar ini berlangsung 11-12 November. Peserta diharapkan membawa pemahaman yang selaras demi tercapainya tata kelola pemerintahan digital yang terpadu.
Komentar