LINTASTERKINI.COM — Kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis di Myanmar menimbulkan reaksi penentangan dari sejumlah negara di dunia. Salah satunya, Amerika Serikat, Kamis (11/2/2021) sangat mengutuk kudeta militer di salah satu negara ASRAN itu.
Kinsekwensi atas kudeta milter di negara itu, AS menjatuhkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, selaku pimpinan tertinggi negara saat ini. Sanksi serupa juga diberikan kepada beberapa petinggi militer lainnya sebagai respons terhadap kudeta di Naypyitaw pada 1 Februari 2021.
AS memperingatkan sanksi ekonomi lebih banyak kemungkinan juga diberlakukan pada Myanmar, yang saat ini dikendalikan oleh junta militer. Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menandai delapan penerima sanksi, termasuk menteri pertahanan serta tiga perusahaan di industri perhiasan dan giok.
AS juga memperpanjang sanksi terhadap dua petinggi militer karena mereka diyakini terlibat menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Myanmar. Namun, Washington tidak menjatuhkan sanksi untuk Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC0, meskipun keduanya adalah perusahaan yang dikendalikan oleh militer.
Presiden AS Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengesahkan perintah eksekutif soal pemberlakuan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam kudeta militer di Myanmar. Jenderal Min Aung Hlaing meluncurkan kudeta terhadap pemerintah di Naypyitaw dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint pada awal Februari.
“Kudeta 1 Februari merupakan serangan langsung terhadap upaya transisi menuju pemerintahan yang demokratis dan sah secara hukum di Burma (Myanmar),” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen melalui pernyataannya.
Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, mengatakan sanksi itu dapat berlaku sementara jika militer segera mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Militer di Myanmar juga diminta mencabut status darurat, membebaskan seluruh tahanan yang ditangkap secara sewenang-wenang, dan memastikan tidak ada kekerasan dalam mengawal aksi damai massa.
Pemerintahan Biden juga tengah menggalang gerakan internasional untuk secara terpadu merespons kudeta militer di Myanmar. (*)