MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis, 12 Februari 2026.
Forum tersebut ditegaskan sebagai momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan Sulawesi Selatan ke depan dan bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulsel menekankan pentingnya forum konsultasi publik sebagai ruang penyelarasan visi dan kebijakan pembangunan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Forum ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Konsultasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi wadah strategis untuk menghimpun masukan, menyelaraskan persepsi, dan memastikan bahwa arah pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Fatmawati Rusdi menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029 yang memiliki makna strategis dalam siklus perencanaan dan menjadi fase penting dalam mengukur konsistensi kebijakan serta kualitas implementasi pembangunan daerah.
“Pada tahun inilah konsistensi perencanaan, ketepatan strategi, dan kualitas implementasi mulai diuji secara nyata sehingga harus mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah kita tetapkan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan Sulawesi Selatan berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 5,43 persen, tingkat kemiskinan 7,43 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,45 persen, serta Gini Ratio 0,350 yang menunjukkan ketimpangan relatif terkendali.
Ia menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama melalui penguatan program prioritas dalam RPJMD, namun tetap memerlukan konsistensi dan percepatan agar hasil pembangunan dapat berkelanjutan dan berdampak luas.
Sejalan dengan tema RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029, yakni Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya penajaman delapan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2027.
Delapan prioritas tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan sosial dan keagamaan yang inklusif, hilirisasi pertanian berbasis ekonomi hijau dan biru, penguatan fiskal daerah, kemandirian desa, transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana.
Dalam menghadapi dinamika global dan nasional, Fatmawati Rusdi menekankan bahwa dokumen perencanaan daerah harus disusun secara adaptif, fokus, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan berbagai tantangan global dan nasional yang kita hadapi, RKPD Tahun 2027 harus menjadi instrumen yang adaptif, fokus, dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dan memberikan masukan konstruktif berbasis data dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menghasilkan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 yang semakin tajam, terarah, serta mampu mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter. (*)
Komentar