ASMAT – Setelah beberapa minggu berada di Asmat untuk membantu penanganan gizi buruk di kabupaten di sebelah selatan Papua Barat, ternyata pihak berwenang hingga kini belum menerima laporan keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Asmat, Maximillian AX Apituley.
“Hingga kini, mahasiswa UI itu belum melapor ke kami,” tegas Maximilllian kepada wartawan di Agats, Senin (12/3/2018).
Padahal, kata Maximillian, pihaknya harus menjalankan tanggung jawab sebagai pengawas kegiatan organisasi-organisasi yang berada di Asmat. Hal ini seiring dengan keluarnya surat pemberitahuan nomor : 300/136.b/Setda/II/2018 tentang berakhirnya status KLB campak dan gizi buruk di Asmat.
Berdasarkan surat itu, Sekretaris daerah Kabupaten Asmat memerintahkan Bakesbangpol untuk melalukan pemantauan terhadap lembaga-lembaga swasta/LSM, maupun Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan di setiap distrik maupun kampung wajib melaporkan kehadirannya di Asmat. Merujuk pada laporan itu, Bakesbangpol akan mengeluarkan izin atau rekomendasi.
“Bila hingga detik ini mereka belum melapor, kami himbau untuk segera melapor,” tukas Maximillian. Kalau tidak? Tentu mereka dianggap sebagai organisasi liar oleh Pemkab Asmat,” tegasnya.
Maximillian menambahkan, ada beberapa LSM seperti Gabruk yang mengaku berada di Asmat. Namun hingga kini keberadaan mereka tidak jelas. Karena itu, Bakesbangpol tidak mengakui keberadaan mereka.
“Dan segala pernyataan mereka akan kami minta pertanggungjawabannya,” ucapnya.
Hingga kini organisasi yang secara resmi telah menjalankan aksi sosialnya di Asmat baru tiga yakni Sekolah Relawan, Wahana Visi Indonesia dan Baznas. Ketiganya beroperasi di Agats.
“Selanjutnya Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan berada di Agats pada Minggu depan. Dan khusus BEM UI belum pernah ada di Asmat,” tegas Maximillian.
Ditemui terpisah, tokoh masyarakat Asmat, Pastor Hendrik Hada, menyatakan kepada pihak-pihak yang datang hanya karena mencari popularitas politik lebih baik tidak usah mengunjungi Asmat. Menurut Hendrik, masyarakat Asmat butuh kerja nyata dan bukan hanya sekadar omongan saja.
“Oleh karena itu kami mengecam bila ada pihak-pihak yang menjadikan masalah di Asmat sebagai senjata politik untuk kepentingan politik semata,” pungkasnya. (*/B)