Logo Lintasterkini

DPRD Makassar Peduli Kesejahteraan Guru

Muh Syukri
Muh Syukri

Senin, 13 Desember 2021 20:00

Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu (kedua kiri), menggelar sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Dalton Makassar, Senin (13/12/2021).
Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu (kedua kiri), menggelar sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Dalton Makassar, Senin (13/12/2021).

MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu, menilai pembahasan pendidikan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong. Sebab, pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia selain kesehatan.

Hal itu disampaikan saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Dalton Makassar, Senin (13/12/2021).

Menurutnya, Perda Penyelenggaraan Pendidikan merupakan bentuk inisiasi legislatif terkait pendidikan di Kota Makassar. Sehingga, dalam pembahasannya telah dikaji secara komprehensif dalam pendekatan holistik.

“Kita tidak boleh bicara sepotong-potong. Karena di dalam pendidikan ada guru, siswa, sarana, dan prasarana,” jelas Al Hidayat Syamsu.

Lebih rinci, sambung politisi PDIP ini, guru memiliki beberapa bagian yang menjadi perhatian pemerintah. Seperti sertifikasi guru yang dimana mengatur kesejahteraan para ‘Umar Bakri’ ini.

“Gambar mutu pendidikan, Indonesia urutan 124 dari 182 negara pada 2011. Kemudian tahun 2014, Indonesia di urutan 108 dari 187 negara,” ucapnya.

Artinya, ada kesalahan yang mendasar terkait penyelenggaraan pendidikan. Lalu, daya saing pendidikan di Indonesia tahun 2002 berada di urutan 48 dari 49 negara.

“Makanya, kita mengatur secara teknis dalam regulasi ini. Bicara pendidikan, tidak hanya sekolah, tapi ada informal dan nonformal,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Hikmah Manganni, menyampaikan, pendidikan yang utama berasal dari rumah. Sebab, di sanalah penentu terbentuknya karakter anak hingga usia 15 tahun atau setelah SMP.

“Tugas orang tua membangun kepercayaan diri. Biarkan anak-anak mencari dan membentuk dirinya. Orang tua hanya mengawasi dan mengarahkan,” jelasnya.

Hikmah mengatakan, penyelenggaran pendidikan merupakan turunan dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini mengindikasikan seluruh anak wajib sekolah.

“Semua harus sekolah, itu yang saya tangkap dalam perda ini. Artinya, tidak ada lagi anak yang terlantar sekolah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perda ini juga menjadi motivasi sekaligus dorongan untuk semua stakeholder dan elemen masyarakat guna memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah dan tak mengeyam pendidikan hingga menengah atas.

Kemudian, bagaimana menunjukkan sikap demokratis, peserta didik dalam kemajemukan agama, budaya, dan bangsa. Meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri dan berkesinambungan.

“Bantuan peserta ini untuk menyebarluaskan perda ini menjadi bentuk perhatian terhadap pendidikan,” jelasnya. (***)

 Komentar

 Terbaru

Peristiwa16 Januari 2022 13:56
Lagi, Remaja Ciuman di Jalanan Viral, Polsek Manggala Sementara Selidiki
Aksi ciuman di jalanan kembali viral di media sosial. Kali ini dua sejoli di Kota Makassar nampak berciuman di sebuah gang dan tertangkap kamera warga...
News16 Januari 2022 13:39
Jika Pengawal Liar Sebabkan Kecelakaan, Siapa yang Akan Bertanggung Jawab
Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Faizal, Minggu (16/1/2022) menjelaskan, bahwa kepolisian harus menjaga keselamatan semua masyarakat dalam hal ini pe...
News16 Januari 2022 12:58
Petani di Bulukumba Ditemukan Meninggal di Kebun
Nasib nahas menimpa Bunna (60), pria paruh baya ini ditemukan meninggal dunia di rumah kebun, di Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bul...
Tokoh16 Januari 2022 11:57
Kombes Pol Faizal : Saya Suka Berteman
"Saya suka berteman dengan siapa saja. Teman itu membawa rejeki makanya kita harus banyak bersilaturahmi," ujarnya saat bertemu dalam suasana santai d...