GOWA – Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (PKT) Provinsi Sulawesi Selatan 2019, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/2).
Pada rapat tersebut, Koordinasi Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Dwi Aprillia Linda membeberkan capaian kabupaten/kota terhadap progres pemberantasan korupsi terintegrasi ditahun 2018 lalu.
Gowa sendiri berada pada peringkat 8 dengan capaian 71 persen, dari 25 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.
“Ada beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan signifikan yang baik seperti Maros, Luwu Timur, Palopo tiga teratas dengan capaian 77 persen, Jeneponto 74 persen, Sulsel 72 persen, Pinrang, Makassar, Gowa 71 persen, Luwu Utara 70 persen. Hampir semua sudah zona hijau, tersisa Toraja Utara yang berada pada zona kuning, namun ini masih bisa ditingkatkan di tahun 2019 ini,” ungkapnya dihadapan pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.
Dijelaskan Linda, ada delapan indikator yang dinilai/diperiksa ditahun 2018 termasuk pengadaan barang jasa disetiap daerah. Kabupaten Gowa berhasil ditingkat pertama yaitu 77 persen dengan memenuhi 12 standar dari 13 standar. “Gowa ini sangat baik pada barang jasa/ULPnya karena dia ada diurutan pertama semoga untuk indikator lainnnya bisa ditingkatkan,” tambahnya.
Selain itu, dirinya mengungkapkan jika ditahun 2018 ada 8 indikator, maka di tahun 2019 ini ditingkatkan menjadi 11 indikator yakni menambahkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan daerah kedalam rencana aksi pemberatasan korupsi terintegrasi.
Menanggapi capaian ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis, mengaku rakor ini menjadi bahan evaluasi agar ditahun 2019 bisa lebih ditingkatkan, dengan mendorong indikator lainnya terpenuhi.
“Alhamdulillah kita tembus diangka 71 persen dengan urutan ke 8 se-Sulsel. Semoga capaian dari indikator pengadaan barang jasa karena kita berada peringkat tertinggi
bisa ditularkan ke indikator lainnya, karena itu berarti ada yang bisa kita dorong lagi keatas,” ungkapnya.
Olehnya dirinya berharap, rencana aksi PKT di 2019 ini, yang bertambah menjadi 11 indikator bisa tingkatkan lagi, dengan mencapai target urutan tiga teratas.
Pada Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2019 ini dipimpin langsung sekaligus dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Sekda Sulsel, Ashari Radja Milo. (*)