Logo Lintasterkini

Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi APK, HMI Cabang Manakarra Demo

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Selasa, 14 Maret 2017 15:50

Pertanyakan kasus dugaan korupsi APK, HMI Cabang Manakarra demontrasi.
Pertanyakan kasus dugaan korupsi APK, HMI Cabang Manakarra demontrasi.

MAMUJU – Kasus dugaan korupsi Alat Peraga Kampanye (APK) yang terjadi di KPU Provinsi Sulawesi Barat terus mendapat pengawalan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra yang menggelar demonstrasi (demo) mempertanyakan perkembangan kasus tersebut..

Tak lepas dari itu, HMI Cabang Manakarra mempertanyakan soal kasus dugaan korupsi APK yang menelan anggaran sebesar Rp9 milyar. Protes terhadap penuntasan kasus dugaan korupsi APK itu dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju, Selasa, (14/3/2017).

Suyatman selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya menyampaikan, HMI Cabang Manakarra kembali mempertanyakan sampai sejauh mana perkembangan proses hukum dugaan kasus korupsi APK yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ia meminta agar Kajari Mamuju untuk tetap mengusut sejumlah kasus korupsi yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju.

“Berbagai kasus korupsi di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju ini sangat merusak tatanan daerah kita,” ujar Suyatman dalam orasinya.

Tak lepas dari Kasus APK, ia meminta agar Kajari Mamuju segera menuntaskan kasus-kasus yang selama ini mandet di meja Kejaksaan Mamuju.

Menanggapi hal itu, Kasubag BIN Kajari Mamuju, Malino Pranduk yang menerima massa dari HMI mengatakan, terkait kasus APK sudah dalam penanganan Polda Sulbar. Ia menjelaskan, Kajari Mamuju tidak menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pasalnya, jalur koordinasinya itu ada di Kajati.

Terkait kasus APK antara Kajari dan Polda Sulbar selalu menjalin koordinasi. Adapun persoalan kasus dugaan korupsi APK di KPU Sulbar itu, jalurnya ada pada pihak Polda Sulbar.

“Kami tidak ada wewenang untuk mengintervensi kerja Polda, namun Kasus tersebut sampwi saat ini masih terus berjalan,” tegas Malino Pranduk.

Tak puas dengan jawaban itu, massa HMI kemudian masuk ke halaman Kantor Kajari Mamuju. Massa mencabut salah satu spanduk yang terpasang di depan Kantor Kajari Mamuju tersebut.

Spontan salah satu staf dan tenaga honorer mencoba menghalangi pencabutan spanduk tersebut. Hingga aksi saling dorong pun terjadi. Beruntung aparat kepolisian setempat berhasil mengamankan situasi dan peristiwa tersebut dapat terhindarkan. (*)

 Komentar

 Terbaru

News29 November 2024 23:10
Frederik Kalalembang Temui Kapolda Sulsel, Soroti PT Masmindo dan Apresiasi Keamanan Pilkada
MAKASSAR – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Selatan, ...
News29 November 2024 20:45
Bumi Karsa Tuntaskan Penanaman 5.500 Pohon di Sulawesi, Jawa hingga Sumatera
MAKASSAR – Bumi Karsa kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.500 pohon telah dilakukan pada berbagai pro...
Ekonomi & Bisnis29 November 2024 20:39
Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sulselbar-BPS Kembali Gelar SNLIK 2025
MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar ke...
News29 November 2024 14:04
PPDB Sekolah Islam Athirah Dibuka Mulai 1 Desember 2024
MAKASSAR – Sekolah Islam Athirah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 mulai 1 Desember 2024. Total kuota yang dis...