Logo Lintasterkini

Panglima TNI Bahas Dampak Kemajuan Teknologi di Hadapan Mahasiswa Unhan

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Rabu, 14 Maret 2018 00:10

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. depan Kampus Universitas Pertahanan (Unhan).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. depan Kampus Universitas Pertahanan (Unhan).

BOGOR – TNI berkomitmen untuk mewujudkan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan sumber daya maritim yang merupakan tugas pokok TNI. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P saat memberikan kuliah umum kepada 244 mahasiswa dan civitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Materi kuliah umum yang disampaikan ini dengan tema Kebijakan TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI, yang diselenggarakan di Kawasan IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2018).

Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa TNI siap mendukung kebijakan Pemerintah yang dijabarkan ke dalam rencana program prioritas TNI. Kata dia, komitmen TNI sejalan dan mendukung kebijakan Pemerintah diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit, serta membangun kekuatan TNI yang selalu siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi yang membawa dampak positif yaitu mempercepat arus informasi dan mempermudah akses terhadap informasi. Disisi lain dampak negatifnya yakni meningkatnya penipuan, kejahatan cyber, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech).

“Dampak positip dan dampak negatif kemajuan teknologi ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tentunya akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Panglima TNI.

Dia menjelaskan, kemajuan teknologi saat ini membawa nilai positif bagi kehidupan manusia, namun juga memiliki beberapa paradoks yang perlu dicermati diantaranya adalah cyber threat, bio threat dan inequality threat. Dimana masing-masing ancaman tersebut memiliki alasan tersendiri untuk terus diwaspadai.

“Ancaman cyber menjadi perhatian utama, mengingat lebih dari separuh penduduk dunia telah terhubung dengan dunia cyber dan tiga perempat waktunya dihabiskan di dunia maya,” katanya.

[NEXT]

Lebih lanjut dikatakan, jika dahulu penguasaan wilayah sebagai yang utama maka dalam nuansa kekinian penguasaan itu lebih bersifat virtual yaitu penguasaan dan pengelolaan terhadap dunia maya yang tersimpan di big data. Melalui perkembangan teknologi dengan memanfaatkan profiling data dan data analisis, saat ini kata Hadi Tjahjanto, dimungkinkan untuk merekrut teroris tunggal (lone wolf).

“Kondisi ini memicu timbulnya potensi konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan, di era revolusi industri 4.0 diwarnai oleh hal-hal yang kekinian dan disertai inovasi yang bersifat positif serta negatif yang destruktif. Kekuatiran masa depan yang utama bukan terletak pada krisis kelangkaan pangan dan energi, melainkan lebih pada ketidakmampuan kita untuk beradaptasi terhadap transformasi. Salah satunya adalah kemajuan teknologi digital yang sangat cepat.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memberi keterangan pers.

Menjawab pertanyaan awak media tentang peran Satsiber TNI dan cyber crime Polri dalam menghadapi berita hoax dan isu negatif yang berkembang di masyarakat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI memiliki tanggung jawab untuk membantu tugas kepolisian dalam mengantisipasi serangan berita hoax dan ujaran kebencian.
“TNI senantiasa mengantisipasi dengan menyiapkan langkah-langkah strategis yang salah satunya adalah dengan membentuk Satsiber TNI,” ujarnya.

Mengenai Flight Information Region (FIR) yang masih mengandalkan Singapura, Panglima TNI mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tugas Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan RI yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI.

“Kita juga akan mendorong pemerintah untuk bisa mengambil alih FIR tersebut. Kemudian pemenuhan sumber daya manusia dan peralatan secara bertahap akan kita penuhi, mudah-mudahan target kedepan masalah FIR ini sudah bisa kita ambil alih,” tutupnya. (*)

Penulis : Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H. (Kabidpenum Puspen TNI)

 Komentar

 Terbaru

News29 November 2024 23:10
Frederik Kalalembang Temui Kapolda Sulsel, Soroti PT Masmindo dan Apresiasi Keamanan Pilkada
MAKASSAR – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Selatan, ...
News29 November 2024 20:45
Bumi Karsa Tuntaskan Penanaman 5.500 Pohon di Sulawesi, Jawa hingga Sumatera
MAKASSAR – Bumi Karsa kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.500 pohon telah dilakukan pada berbagai pro...
Ekonomi & Bisnis29 November 2024 20:39
Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sulselbar-BPS Kembali Gelar SNLIK 2025
MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar ke...
News29 November 2024 14:04
PPDB Sekolah Islam Athirah Dibuka Mulai 1 Desember 2024
MAKASSAR – Sekolah Islam Athirah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 mulai 1 Desember 2024. Total kuota yang dis...