JAKARTA – Dalam beberapa hari belakangan ini, situasi dalam negeri cukup mengejutkan dengan sejumlah aksi terorisme yang terjadi. Mulai dari kerusuhan di Rutan Cabang Salemba Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat sampai teror bom di sejumlah titik lokasi di Kota Surabaya.
Aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut sontak menjadi perhatian sejagad raya. Sejumlah pihakpun mengecam aksi kekerasan tersebut. Padahal, sejumlah event Internasional akan dilangsungkan di Indonesia, semisal Asian Games yang akan dihelat Agustus 2018 mendatang.
Bagaimana menyikapi aksi-aksi terorisme dalam negeri? Bagaimana upaya Pemerintah bersikap tegas terhadap aksi-aksi kekerasan seperti terorisme dan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan negara ini? Berikut petikan wawancara eksklusif dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko :
Pers : Beberapa ledakan di Surabaya, urgensi dengan RUU Antiterorisme seperti apa?
Moeldoko : Saya berpesan khusus kepada masyarakat untuk tenang, untuk tidak panik, karena aparat keamanan sudah mendapatkan perintah yang jelas, tegas, dari Presiden, untuk memberikan tindakan tegas tanpa ampun kepada para pelaku sampai ke akar-akarnya.
Untuk itu, pasti akan ada reaksi ke depan. Untuk itu masyarakat supaya tenang. Percayakan pengendalian situasi ini kepada aparat keamanan. Dan Polri sudah meminta kepada TNI.
Dan Presiden sudah memerintahkan kepada Panglima TNI untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini. Sehingga kepolisian memiliki kekuatan yang semakin kuat untuk membasmi terorisme ini. Untuk itu, saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang.
Saya juga ingin menyampaikan bahwa kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan hoax, isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Ada beberapa berita-berita yang disebarkan, padahal kebenarannya masih dipertanyakan. Ini tolong tidak dikembangkan, karena justru sekali lagi, akan membawa situasi yang tidak baik. Kepada mereka yang tidak bisa mengerem, maka akan diberikan tindakan yang tegas karena melanggar Undang-undang.
Pers : Ada isu pengangkapan bisa dilakukan sebelum ada aksi, bagaimana?*
Moeldoko : Pertama, kolaborasi kepolisian dengan TNI adalah TNI memperkuat langkah-langkah yang akan dijalankan oleh kepolisian. Itu poinnya. Kepada mereka yang saat ini telah menyusun dalam bentuk sel-sel, itu telah diketahui sepenuhnya oleh kepolisian.
Persoalannya menjadi tdk mudah, karena Undang-undang tentang terorisme yang baru belum diberlakukan. Kalau sudah diberlakukan, maka begitu ada indikasi langsung bisa ditangkap.
Dalam konteks ini, ada sebuah pertimbangan yang akan dipikirkan oleh kepolisian dan TNI, bagaimana menyelesaikan sel-sel teroris itu agar mereka jangan sampai sudah terjadi baru kita bertindak.
Pers : Video yg diupload di YouTube semi project berafiliasi, video dakwah dari Aman Abdurrahman dan Abu Syam, respons Pemerintah bagaimana, itu diupload 3 minggu lalu yang ingin menyerang instansi pemerintah. Ditonton ribuan. Itu bagaimana?
Moeldoko : Sebagai warga negara yang baik kita harus berkontribusi atas penciptaan kondisi yang tenang. Jangan timbulkan situasi yang tidak, tapi kalau nyata siapapun yang melakukan pelanggaran atas sebuah berita yg menciptakan situasi tidak baik, maka aparat tidak segan-segan menindak.
Pers : RUU selesai bulan Juli, antisipasi persiapan Asian Games, kendalanya apa aja?
Moeldoko : Ada 1 hal yg masih dalam diskusi antara DPR dan Pemerintah adl ttg definisi. Kalo definisi sudah disetujui menurut DPR maka segera disahkan. Tapi Presiden sudah memberikan ancang-ancang, apabila sampai Juni pada akhir masa sidang belum disahkan, maka Presiden akan mengeluarkan Perppu. Karena kalau tidak, akan menyulitkan satuan keamanan untuk melakukan tindakan taktis di lapangan.
Pers : Sebagai eks Panglima TNI, satuan kerja TNI mana yang cocok membantu Polri?
Moeldoko : Ada, tergantung dari kebutuhan. Bisa nanti pengerahan Badan Intelejen Strategis untuk membantu intelijen dari kepolisian, bahkan secara represif bisa menggunakan satuan-satuan Gultor yang telah disiapkan. Tapi tergantung kepentingan di lapangan seperti yang dibutuhkan teman-teman kepolisian. Intinya Presiden telah memerintahkan Kepolisian dan TNI berkolaborasi dan Kapolri menyatakan itu di Surabaya.
[NEXT]
Pers : Implikasi ini terhadap Asian Games, World Bank?
Moeldoko : Justru itu, kita tidak boleh menangani situasi ini lambat-lambat. Instrumen undang-undangnya sudah dibereskan agar teman-teman kita di lapangan bisa memberikan tekanan-tekanan yang semakin kuat untuk bisa menjamin bahwa situasi ke depan bisa semakin baik.
Pers : Tanggapan bom Surabaya?
Moeldoko : Sebenarnya Kapolri dan Panglima TNI sudah mewaspadai itu semuanya, karena sudah beredar mereka akan berikan tekanan kepada pos-pos TNI dan kepolisian. Secara prosedur saya sudah lihat videonya, sudah cukup bagus hanya perlu dievaluasi lagi, mungkin pencegahannya agak jauh di luar. Jadi masih terlalu dekat dengan pos penjagaan.
Mungkin nanti akan dipikirkan lagi pemeriksaan mobil motor yang akan masuk ke pos-pos kepolisian itu jauh lebih ke depan lagi, sehingga tidak menimbulkan korban yang semakin banyak.
Pers : Deteksi sejak awal?
Moeldoko : Intinya semuanya sudah aware, sudah waspada dengan situasi saat ini. Tapi modus-modus yang mereka kembangkan itulah yang membatasi. Langkah preventif itu menjadi tidak bisa berjalan dengan baik karena modus yang mereka jalankan. Sehingga seolah-olah terkesan kita tidak waspada. Kita sudah waspadai. Tapi kalau lihat video itu, kan begitu datang langsung jeger meledak, begitu. Semua orang akan menghadapi kesulitan.
Pers : Adanya bom lagi, apakah intelijen kecolongan?
Moeldoko : Sebenarnya tidak kecolongan. Prosedur telah dijalankan. Hanya pada saat orang naik motor ya kita tidak bisa cek di situasi itu, kan begitu cepet di jalan. Orang naik motor tahu-tahu begitu mendekat, meledak. Ini memang tidak mudah bagi mereka yang menggunakan motor ataupun mobil. Itu persoalannya.
Yang paling penting adalah bagaimana menghadapi situasi ya. Perintah Presiden sudah jelas, bagaimana perintah yang disampaikan oleh Kapolri bisa dijalankan dengan baik, yang pada akhirnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Pers : Ada kolaborasi dengan kepolisian? Kan pasukan antiteroris kan dari TNI, ada kolaborasi sama kepolisian?
Moeldoko : Justru yang tetap di depan adalah kepolisian, TNI memberi perkuatan. Dikolaborasikan dalam menangani sebuah persoalan yang sama. Intinya disitu, jangan dibalik.
Pers : Dampak ke perekonomian?
Moeldoko : Pemerintah telah memitigasi kejadian ini. Kita berharap sekali lagi bahwa semua pelaku dunia usaha supaya tenang, masyarakat tenang. Serahkan TNI dan polisi untuk menyelesaikan. (*)