JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menekankan pentingnya keamanan siber dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia 2024 menunjukkan sekitar 75 persen masyarakat Indonesia kini memanfaatkan teknologi digital untuk kebutuhan keuangan, menjadikan keamanan data dan transaksi sebagai prioritas.
“Keamanan data dan transaksi digital adalah prioritas utama kami di BNI. Kami terus memperkuat sistem keamanan berlapis dengan teknologi terkini untuk memastikan keamanan setiap transaksi,” ujar SEVP Technology and Operations BNI, Victor Korompis, dalam Wholesale Digital Workshop 2024 bertema “Digital Ekonomi di Indonesia: Tren, Regulasi, dan Tantangan Keamanan Siber”. Acara ini berlangsung di Ballroom Menara BNI Pejompongan, Selasa (10/12/2024).
Diskusi yang menghadirkan pembicara seperti Bayu Anggara Silvatika, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kemenko Perekonomian; Managing Director and Partner Boston Consulting Group, Nerijus Zemgulys; serta Victor Korompis ini merupakan lanjutan dari workshop yang digelar pada Mei 2024. Fokusnya adalah meningkatkan inklusi keuangan pelaku bisnis untuk mendukung persiapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030.
Membangun Ekosistem Digital Aman dan Berkelanjutan
Baca Juga :
Direktur Technology and Operations BNI, Toto Prasetio, menambahkan bahwa digitalisasi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui platform BNIdirect, BNI menawarkan solusi digital terintegrasi untuk membantu pelaku usaha beradaptasi dengan pasar yang semakin dinamis.
“Platform dengan teknologi terkini ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dengan menyediakan solusi lengkap dan terintegrasi. Semua ini dilakukan agar pelaku usaha Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang di pasar digital yang semakin dinamis,” kata Toto.
Merujuk data Google, Temasek, dan Bain Company (2024), sekitar 35% pangsa ekonomi internet ASEAN ada di Indonesia, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi internet Indonesia mencapai USD 360 miliar pada tahun 2030. Meski demikian, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap PDB baru mencapai 12 persen, tertinggal dibandingkan Singapura (37 persen), Malaysia (25 persen), dan Thailand (14 persen) menurut data World Bank 2022.
Pemerintah Perkuat Strategi Digital
Menanggapi tantangan tersebut, Bayu Anggara Silvatika dari Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah telah merancang kerangka kerja ekonomi digital yang terdiri dari lima pilar utama: 1) Infrastruktur, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Iklim Bisnis dan Keamanan Siber, 4) Riset, Inovasi, dan Pengembangan Bisnis, serta 5) Pendanaan dan Investasi.
“Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan strategi untuk mengimbangi laju inovasi tersebut. Dua pilar paling mendasar adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital,” ungkap Bayu. Pemerintah juga berfokus pada penguatan regulasi keamanan siber untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital.
Teknologi sebagai Kunci Transformasi Bisnis
Managing Director Boston Consulting Group, Nerijus Zemgulys, menyarankan pelaku bisnis untuk segera mengadopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Augmented Reality (AR) guna menjaga daya saing di pasar.
“Dengan meningkatnya kebutuhan layanan yang dipersonalisasi, perusahaan perlu memulai transformasi digital. Bank juga berperan sebagai penghubung yang membantu pengusaha, terutama UMKM, melakukan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses dan mempermudah akses konsumen,” ujar Nerijus.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN.
Komentar