TORAJA UTARA — Dinamika sosial yang belakangan terjadi di Toraja, mulai dari eksekusi rumah adat Tongkonan yang memantik luka sosial, meningkatnya keresahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga kekhawatiran akan meredupnya marwah Toraja sebagai daerah pariwisata berbudaya, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan ruang dialog yang jernih, tenang, dan menyeluruh agar tidak berlarut menjadi ketegangan sosial.
Berangkat dari keprihatinan itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadaban dan selaras dengan nilai adat serta budaya lokal Toraja. Hal itu disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Toraja Utara dan Tana Toraja yang digelar di Hotel Misliana, Toraja Utara, Senin (15/12/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah, unsur TNI–Polri, pimpinan lembaga peradilan, kejaksaan, DPRD, serta tokoh-tokoh daerah tersebut, Frederik hadir tidak sekadar sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai putra Toraja yang merasa terpanggil menjaga harmoni tanah kelahiran yang sarat nilai budaya dan kearifan leluhur.
Baca Juga :
- Pelaku Pembunuhan Warga Toraja di Subang Diamankan, Anggota Komisi III DPR RI Frederik Kalalembang Apresiasi Gerak Cepat Polisi
- Komisi III DPR Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden, Disebut Sudah Final Pasca Reformasi
- Irjen Pol (P) Drs. Yudawan R, SH, MH, Wajah Baru di Eselon I Kemendagri, Pengalaman Kepolisian Jadi Modal Perkuat Pengawasan Daerah
Kegiatan FGD Forkopimda bersama anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat mengangkat tema masalah Tongkonan dan Pariwisata di Toraja
“Pertemuan Forkopimda ini bukan sekadar agenda formal pemerintahan, melainkan ruang strategis untuk menghadirkan kejelasan, ketenangan, dan kesatuan sikap di tengah dinamika sosial yang sedang kita hadapi bersama,” ujar Frederik dalam paparannya.
Ia menekankan bahwa Toraja sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat, budaya, dan nilai-nilai luhur. Karena itu, setiap persoalan sosial, termasuk perbedaan pandangan dan gejolak yang muncul, harus disikapi dengan cara damai, bermartabat, dan mencerminkan jati diri orang Toraja.
Prihatin dengan Eksekusi Tongkonan
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Frederik adalah peristiwa eksekusi rumah adat Tongkonan, termasuk Tongkonan Ka’pun, yang belakangan menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas cara pelaksanaan eksekusi yang dinilainya belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan nilai budaya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang mengumpulkan Forkopimda memberikan arahan agar menjaga marwah Toraja dan memperkuat komunikasi antar instansi
“Tongkonan bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol identitas, sejarah, kehormatan, sekaligus pusat kehidupan sosial orang Toraja yang diwariskan ratusan tahun,” tegasnya.
Frederik mengakui bahwa proses hukum telah melalui tahapan dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun, ia mengingatkan bahwa Toraja tidak hanya berdiri di atas hukum formal semata, melainkan juga di atas adat dan kehormatan leluhur yang hidup dan mengakar kuat dalam masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan eksekusi seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan beradab. “Tidak semua proses harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan. Masih terbuka ruang dialog dan cara-cara yang lebih bermartabat, dibandingkan penggunaan alat berat seperti ekskavator,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat duduk bersama Forkopimda di sela acara FGD
Ia menegaskan, penegakan hukum yang ideal adalah hukum yang memberi kepastian, namun tetap menghadirkan empati dan rasa keadilan. Dengan demikian, hukum tidak dipersepsikan sebagai kekuatan yang meniadakan budaya, melainkan sebagai instrumen keadilan yang berwajah manusiawi.
Marwah Toraja Sebagai Tujuan Wisata
Dalam kesempatan tersebut, Frederik juga menyoroti arah pembangunan Toraja sebagai daerah tujuan wisata. Ia menilai, marwah Toraja sebagai kota pariwisata harus dikembalikan dengan menitikberatkan pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.
“Tidak perlu terlalu banyak objek wisata, tetapi pilih secara selektif dan dikelola dengan baik sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Menurut Frederik, pengembangan pariwisata harus ditopang infrastruktur yang layak, akses jalan yang memadai, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta jaringan internet yang menjangkau kawasan wisata. Tongkonan, sebagai warisan budaya, dapat menjadi bagian integral dari destinasi wisata, selama dikelola secara terhormat tanpa menghilangkan nilai sakral dan adat yang melekat.
Salah satu isu yang diangkat dalam FGD dengan Forkopimda dan Anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang yakni soal kamtibmas yang perlu dijaga untuk menopang pariwisata di Toraja
Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama pariwisata. Tanpa rasa aman, mustahil wisatawan merasa nyaman berkunjung ke Toraja.
“Peredaran narkoba, kafe-kafe remang yang menyimpang dari norma, aktivitas hiburan yang tidak terkendali, hingga persoalan lalu lintas harus ditangani secara tegas, terukur, namun tetap humanis,” tegas Frederik.
Ia menilai, penguatan kamtibmas hanya dapat terwujud melalui sinergi yang solid antara Forkopimda, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan, Frederik menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan berkeadilan. Ia memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus berada dalam koridor hukum, etika, dan selaras dengan rasa keadilan masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak bisa dipisahkan dari penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Dengan fondasi itu, Toraja dapat tumbuh sebagai kota pariwisata yang aman, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.
Masih Ada Objek Akan Dieksekusi
Dalam forum tersebut, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makale Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., turut menyampaikan pandangan lembaga peradilan terkait dinamika eksekusi yang tengah menjadi perhatian publik. Ia mengakui masih terdapat sejumlah objek yang secara hukum berpotensi dieksekusi, namun pengadilan tetap membuka ruang mediasi.
“Masih ada yang akan dieksekusi, tetapi kami terus berupaya untuk melakukan mediasi. Prinsip kami jelas, ketika sudah ada perintah pengadilan, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Namun selama masih memungkinkan dialog, itu yang kami dorong,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aspek kemanusiaan menjadi perhatian utama dalam setiap proses hukum. “Kami sangat menghargai bahwa satu nyawa manusia jauh lebih berharga daripada sebuah bangunan,” tegas Medi Rapi Batara Randa.
Sementara itu, Kapolres Tana Toraja AKBP Budy Hermawan, S.I.K., menyampaikan komitmen kepolisian dalam menjaga integritas dan keamanan wilayah. Ia mengaku bersyukur atas kehadiran Frederik Kalalembang yang dinilainya membawa semangat perbaikan bagi Toraja.
“Kita patut bersyukur karena Pak Frederik Kalalembang diutus ke Toraja untuk membantu memperbaiki Toraja. Saya sejak awal berkomitmen tidak mau menerima apa pun yang berkaitan dengan perjudian. Bahkan dalam satu minggu pertama, kami langsung menetapkan empat tersangka kasus judi,” ungkapnya.
AKBP Budy Hermawan menegaskan bahwa jajarannya tetap mengedepankan pendekatan restorative justice dan kekeluargaan dalam setiap penanganan perkara, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjaga kamtibmas.
Dari unsur pemerintah daerah, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong menyampaikan apresiasi kepada Frederik Kalalembang atas fasilitasi pertemuan Forkopimda dua kabupaten tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Rakor ini menjadi ruang penting untuk menjaga kondusivitas daerah serta menyelesaikan persoalan-persoalan sensitif yang berkaitan dengan hukum dan adat di wilayah Toraja,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Toraja Utara AKBP Stephanus Luckyto A.W., S.I.K., S.H., M.Si., menilai FGD Forkopimda sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat dan berkelanjutan antar-institusi.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari cara membangun sinergi, menyatukan pandangan, dan memastikan setiap langkah penegakan hukum serta kebijakan keamanan berjalan seiring dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Perlu Seminar Lanjutan
Menutup forum tersebut, Frederik Kalalembang mengajak seluruh elemen masyarakat Toraja untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia menegaskan bahwa yang dicari bukan semata siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana semua pihak merasa dihormati dan persoalan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat.
Ke depan, FGD ini akan ditindaklanjuti dengan seminar dan forum terbuka yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta masyarakat, guna membahas penanganan Tongkonan secara berkeadaban, pembangunan pariwisata Toraja yang berkualitas, serta penguatan kamtibmas sebagai penopang Toraja dan Toraja Utara yang saling menopang sebagai kawasan wisata unggulan. (*)
Komentar