MAKASSAR – Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berbagi kiat Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan (PPKK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) saat berbicara di Seminar dan Lokakarya PPKK di RSUD yang berlangsung di Hotel Imperial Aryaduta, Senin (16/1/ 2016).
Seminar dan lokakarya mengangkat tema PPKK di RSUD kota Makassar dan kabupaten Bojonegoro. Pelayanan publik di sektor kesehatan kata walikota Makassar, merupakan pelayanan dasar yang harus dikelola secara transparan dan profesional baik di tingkat Puskesmas maupun RSUD.
Salah satu upaya transparansi dan akuntabel yang dilakukan oleh RSUD Daya, Makassar lanjut Wali Kota Danny, melalui pelelangan barang dan jasa menggunkan sistem e – katalog pada ULP (Unit Pelayanan Pengadaan).
Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi publik dalam mengontrol pelayanan publik di RSUD Daya. Bentuk kontrol itu bisa melalui kotak saran yang terdapat di RSUD Daya, juga melalui pengaduan di surat kabar lokal atau sms center dan aplikasi Sodarata yang bersinergi dengan Sub Bagian Pengaduan Humas Pemkot Makassar.
“Konflik kepentingan ibarat virus dan penyakit yang harus dilawan dengan manajemen rumah sakit yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Danny.
Pengelolaan RSUD Daya juga telah tersentuh program Makassar Sombere dan Smart City. Warga Makassar dapat menghubungi call center 112 untuk mendapatkan pelayanan darurat dari RSUD Daya. Informasi mengenai kamar rawat inap dapat diakses melalui call center 112.
Sementara itu, Asisten I Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito menyampaikan perubahan mendasar sistem pemerintahan di kabupaten Bojonegoro dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik.
“Sebelumnya di tahun 2008 pemerintahan berlangsung tertutup dan cenderung korup,” kata Asisten I Djoko Lukito.
Pemkab Bojonegoro juga mendorong partisipasi publik dalam proses pelayanan RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro melalui SMS, surat keluhan masyarakat, surat pembaca di media cetak lokal dan radio, kotak saran, SMS dari telepon selular pejabat, dialog publik, dan open kontrak.
Upaya lain yang ditempuh Pemkab Bojonegoro dengan menjalin kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan NGO. Juga melakukan lelang pengadaan obat, menerapkan sistem komputerisasi, dan perbaikan manajemen RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro. (*)