Logo Lintasterkini

DPRD Makassar Akan Merekomendasikan Pembatalan Lelang Jabatan

Budi S
Budi S

Selasa, 16 Februari 2021 22:12

Legislator NasDem, Supratman
Legislator NasDem, Supratman

MAKASSAR – Tahapan promosi terbuka untuk jabatan eselon II lingkup Pemkot Makassar sudah masuk pada tahap seleksi berkas administrasi 17 pelamar.

Kendati begitu, anggota DPRD Makassar tetap saja menolak proses lelang jabatan tersebut. Bahkan akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan.

Dua komisi di gedung aspirasi rakyat itu akan bersikap. Sebagaimana yang telah diutarakan Ketua Komisi D, Abd Wahab Tahir sebelumnya.

Dia menolak seleksi untuk jabatan Sekretaris DPRD Makassar. Dianggap tidak mematuhi tata tertib yang dibuat oleh seluruh legislator.

Terlebih kata dia, lelang jabatan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak siap untuk dilaksanakan. Sebab, jadwal tahapannya beberapa kali mengalami perubahan.

“Terburu-buru dilaksanakan. Punya motif politik terkesan seperti itu. Lagian kenapa hanya sebagaian saja yang dilelang, bukan keseluruhan. Padahal beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) tersebut termasuk urgen di saat sekarang ini untuk melawan penyebaran virus covid-19,” pungkasnya, Selasa (16/02/2021).

Wahab Tahir pun mendukung rencana Komisi A untuk mengeluarkan rekomendasi pembatalan lelang jabatan tersebut.

“Sudah tepat itu, tentunya dengan pertimbangan yang obyektif penolakan tersebut. Tingkat kebutuhan dan urgensi lelang tersebut akan menjadi fokus. Kenapa tidak ditunda saja menunggu pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif,” ujar Sekretaris Golkar Makassar itu.

Ketua Komisi A, Supratman juga menilai jika lelang jabatan itu terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan. Apalagi minim peminat. Sehingga, Komisi A akan menyurat ke Pemkot Makassar untuk merekomendasi pembatalan lelang jabatan itu.

Di lain sisi, upaya itu akan ditempuh dengan pertimbangan anggaran.

“Tidak terlalu urgent untuk melakukan lelang jabatan ini. Pertama adalah kenapa begitu mendesak padahal ada wali kota terpilih. Anggarannya itu hanya Rp300 juta, padahal yang dibutuhkan kurang lebih Rp600 juta minimal,” papar legislator Partai NasDem ini.

Menurutnya, Pj Wali Kota Makassar harusnya memberikan kesempatan kepada wali kota terpilih untuk menyusun kabinetnya sendiri.

 Komentar

 Terbaru

News20 Oktober 2025 19:34
Apel Bersama di Halaman Monas, Polri dan Ojol Bersatu Komitmen Jaga Jakarta
JAKARTA – Aparat Kepolisian dan ribuan Ojek Online (Ojol) mengenakan rompi biru bertuliskan ‘Jaga Jakarta’ bersatu. Itu terpantau sa...
Politik20 Oktober 2025 15:23
Rayakan HUT Partai ke-61, Munafri: Golkar Harus Hadir untuk Rakyat
MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen besar untuk membawa Partai Golkar Makassar berjaya pada ...
News20 Oktober 2025 11:41
Momentum 356 Tahun Sulsel, Andi Sudirman Launching MYP Rp3,7 Triliun untuk Infrastruktur Strategis
MAKASSAR – Dalam momentum peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memaparkan berbagai capaian strategis se...
News20 Oktober 2025 00:33
Dipimpin Munafri, Antar Makassar Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Hari Jadi Sulsel ke-356
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menorehkan ca...