Logo Lintasterkini

DPRD Makassar Akan Merekomendasikan Pembatalan Lelang Jabatan

Budi S
Budi S

Selasa, 16 Februari 2021 22:12

Legislator NasDem, Supratman
Legislator NasDem, Supratman

MAKASSAR – Tahapan promosi terbuka untuk jabatan eselon II lingkup Pemkot Makassar sudah masuk pada tahap seleksi berkas administrasi 17 pelamar.

Kendati begitu, anggota DPRD Makassar tetap saja menolak proses lelang jabatan tersebut. Bahkan akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan.

Dua komisi di gedung aspirasi rakyat itu akan bersikap. Sebagaimana yang telah diutarakan Ketua Komisi D, Abd Wahab Tahir sebelumnya.

Dia menolak seleksi untuk jabatan Sekretaris DPRD Makassar. Dianggap tidak mematuhi tata tertib yang dibuat oleh seluruh legislator.

Terlebih kata dia, lelang jabatan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak siap untuk dilaksanakan. Sebab, jadwal tahapannya beberapa kali mengalami perubahan.

“Terburu-buru dilaksanakan. Punya motif politik terkesan seperti itu. Lagian kenapa hanya sebagaian saja yang dilelang, bukan keseluruhan. Padahal beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) tersebut termasuk urgen di saat sekarang ini untuk melawan penyebaran virus covid-19,” pungkasnya, Selasa (16/02/2021).

Wahab Tahir pun mendukung rencana Komisi A untuk mengeluarkan rekomendasi pembatalan lelang jabatan tersebut.

“Sudah tepat itu, tentunya dengan pertimbangan yang obyektif penolakan tersebut. Tingkat kebutuhan dan urgensi lelang tersebut akan menjadi fokus. Kenapa tidak ditunda saja menunggu pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif,” ujar Sekretaris Golkar Makassar itu.

Ketua Komisi A, Supratman juga menilai jika lelang jabatan itu terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan. Apalagi minim peminat. Sehingga, Komisi A akan menyurat ke Pemkot Makassar untuk merekomendasi pembatalan lelang jabatan itu.

Di lain sisi, upaya itu akan ditempuh dengan pertimbangan anggaran.

“Tidak terlalu urgent untuk melakukan lelang jabatan ini. Pertama adalah kenapa begitu mendesak padahal ada wali kota terpilih. Anggarannya itu hanya Rp300 juta, padahal yang dibutuhkan kurang lebih Rp600 juta minimal,” papar legislator Partai NasDem ini.

Menurutnya, Pj Wali Kota Makassar harusnya memberikan kesempatan kepada wali kota terpilih untuk menyusun kabinetnya sendiri.

 Komentar

 Terbaru

Pra Munas IX, LDII Gelar Webinar Peran Agama dalam Ketahanan Keluarga
News28 Februari 2021 11:39
Pra Munas IX, LDII Gelar Webinar Peran Agama dalam Ketahanan Keluarga
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami PhD menyampaikan materi agama dan pendidikan akhlak melalui kekuatan ketahanan kelu...
Selain dari Anggu, KPK Sebut Nurdin Abdullah Terima Rp3,4 M dari Kontraktor Lain
Hukum & Kriminal28 Februari 2021 10:09
Selain dari Anggu, KPK Sebut Nurdin Abdullah Terima Rp3,4 M dari Kontraktor Lain
Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta....
Jadi Tahanan KPK, Nurdin Abdullah : Saya Ikhlas
Hukum & Kriminal28 Februari 2021 08:50
Jadi Tahanan KPK, Nurdin Abdullah : Saya Ikhlas
Nurdin sempat mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dalam kasus tersebut. "Saya tidak tau kalau staf saya lakukan transaksi," tambahnya....
KPK Ungkap Suap untuk Nurdin Abdullah dari Anggu Lewat Edy Rahmat
Hukum & Kriminal28 Februari 2021 08:37
KPK Ungkap Suap untuk Nurdin Abdullah dari Anggu Lewat Edy Rahmat
"AS (Anggu) telah lama kenal baik dengan NA (Nurdin Abdullah) berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA ...